Kemenko Polkam Awasi Kepala Daerah yang Naikkan PBB Seperti Bupati Pati

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan pihaknya mengawasi kepala daerah yang menerapkan kebijakan serupa dengan yang hendak diterapkan Bupati Pati, Sudewo, yakni menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Kita monitor terus. Setiap hari kita monitor. Dan ada bagian-bagian Kedeputian kita monitor terkait dengan ini. Ada beberapa ya memang kabupaten/kota yang mengambil kebijakan yang hampir sama," kata Lodewijk ditemui di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Minggu (17/8/2025) siang.

Baca juga: Wamenko Polkam soal Demo di Pati: Jangan Ambil Kebijakan yang Buat Gaduh

Namun, Lodewijk tak memerinci lebih jauh mana saja daerah kepala daerah di kabupaten/kota yang dimaksud.

Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam membuat keputusan.

Menurutnya, kebijakan yang tidak diambil dengan hati-hati akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Ya tentunya kita ingatkan mereka ya hati-hati ya. Kalau kita mengambil kebijakan yang salah, akibatnya menjadi gaduh. Dan ujung-ujungnya yang bersangkutan yang kena," tutur Lodewijk.

Baca juga: PKS Petik Pelajaran dari Bupati Pati: Kebijakan Tak Boleh Semena-mena

Politikus Partai Golkar ini mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah mengingatkan agar kepala daerah berhati-hati dalam membuat kebijakan.

Pasalnya, keputusan yang tidak tepat dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Ini kan sebenarnya sudah diingatkan oleh Presiden sendiri. Jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya itu kita sangat sayangkan terjadi itu," sebut politikus Partai Golkar itu.

Nasib Bupati Pati kini ada di DPRD

Menurut Lodewijk, penyelesaian polemik di Pati kini berada di tangan DPRD.

Ia menyebut, legislatif daerah tersebut telah menyepakati pembentukan hak angket untuk mengusut persoalan kenaikan pajak.

“Kewenangan itu ada di DPRD. Untuk bagaimana tindak lanjutnya. Yang saya monitor mereka sudah sepakat membentuk hak angket. Dan kita lihat kelanjutannya seperti apa," pungkasnya.

Bupati Pati didesak mundur

Adapun demonstrasi besar di Pati, Rabu (13/8/2025), dipicu oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Demonstrasi tersebut dinilai merupakan aksi alamiah warga tanpa rekayasa elite politik.

“Aksi itu sangat khas arus bawah banget, tidak mungkin ada elite yang menggerakkan rakyat dengan cara seperti ini,” kata pakar otonomi daerah Profesor Djohermansyah Djohan kepada Kompas.com, Rabu (13/8/2025).

Baca juga: Protes Massa ke Bupati Pati Sudewo Diyakini Alami tanpa Rekayasa Elite

Sifat-sifat aksi massa khas arus bawah dinilainya terlihat pada aksi massa yang spontan merespons isu publik, yakni kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) 250 persen, beleid yang kemudian dibatalkan oleh Sudewo.

“Sifatnya sukarela, spontan, dan dalam bereaksi dalam waktu yang pendek, warga mengumpulkan dukungan lewat bahan-bahan makanan, ada yang menyumbang hasil bumi,” ujar Djohermansyah.