Prabowo Perintahkan Percepat Pengaliran Listrik ke 5.700 Desa dan 4.000 Dusun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya mempercepat pengadaan listrik di 5.700 desa dan 4.000 dusun.

Adapun perintah ini disampaikannya saat memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

Rapat tersebut di antaranya membahas evaluasi program ekonomi tahun 2025 yang masih berjalan sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai rapat tersebut, Senin.

Baca juga: Momen Haru Penyematan Bintang Jasa Teungku Nyak Sandang: Hadir Pakai Kursi Roda, Prabowo Berlutut

Bahlil mengungkapkan, kementeriannya bakal menyelesaikan perintah itu sampai dengan 2029–2030.

Adapun kini, pemerintah tengah menghitung anggaran yang perlu dikeluarkan.

"Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, program listrik desa ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok.

Bahlil memahami, akses terhadap listrik di desa dan dusun tersebut membutuhkan kehadiran negara.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara," tegasnya.

Baca juga: Prabowo Tegur Zulhas, Proses Administrasi Proyek Waste to Energy Harus Selesai 3 Bulan

Selain elektrifikasi desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.

“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” tandas Bahlil.