Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Temukan Upaya Pembatasan Informasi oleh Pemerintah dan Polisi

Kompas.com - 29/08/2025, 15:14 WIB
Singgih Wiryono,
Danu Damarjati

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap adanya pembatasan informasi dan pembatasan penggunaan media sosial yang dilakukan polisi dan pemerintah saat aksi demonstrasi di DPR berlangsung.

"Komnas HAM juga menemukan adanya upaya-upaya pembatasan informasi melalui penggunaan media sosial oleh pemerintah dan polisi," ucap Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Putu Elvina saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jumat (29/8/2025).

Baca juga: Ojol Dilindas Rantis Brimob, BEM SI Kerakyatan Minta Pelakunya Diadili

Salah satu bentuk pembatasan informasi tersebut dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang hendak memantau akun media sosial yang menyiarkan secara langsung aksi unjuk rasa.

Selain itu, Putu juga menyebut salah satu imbauan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta yang tidak menyiarkan siaran yang bermuatan kekerasan secara berlebihan.

"Komnas HAM memandang bahwa ada hak masyarakat untuk menerima informasi terhadap apa yang terjadi saat ini. Maka imbauan (Polda) tersebut akan membatasi hak atas informasi," ucapnya.

Baca juga: Polri Tayangkan Pemeriksaan 7 Anggota Brimob Terkait Rantis Lindas Ojol

Komnas HAM menilai, pembatasan terkait mendapatkan informasi dan penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan tujuan yang sah.

Komnas HAM juga menemukan ratusan pengunjuk rasa ditahan oleh polisi sejak 25 hingga hari ini, Jumat (29/8/2025).

"Pada aksi unjuk rasa tertanggal 25 Agustus 2025, pihak kepolisian menangkap 351 orang, dan pada aksi unjuk rasa tertanggal 28 Agustus 2025, pihak kepolisian diduga menangkap 600 orang," kata Putu.

Ojol tewas dalam demo 28 Agustus

Ada satu korban tewas dalam demonstrasi 28 Agustus 2025, yakni seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas kendaraan taktis Brimob.

Dalam sebuah video amatir yang beredar di media sosial, mobil rantis bertuliskan Brimob tampak melaju cepat saat warga tengah berhamburan.

Mobil lapis baja itu lantas melindas seorang pengendara ojek online yang tengah berusaha lari dari kerumunan.


Peristiwa itu membuat massa yang semula bubar kembali mengerubungi mobil rantis.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas peristiwa tersebut dan menyesali kejadian itu.

"Saya menyesali peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya," ucapnya.

Dia pun memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk melakukan penanganan lebih lanjut.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
Prabowo Sebut Tuntutan untuk Tarik Mundur TNI 'Debatable'
Prabowo Sebut Tuntutan untuk Tarik Mundur TNI "Debatable"
Nasional
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau