Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Minta Maaf ke Pemerintah China Tak Bisa Hadiri Undangan Kunjungan

Kompas.com - 30/08/2025, 23:48 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dita Angga Rusiana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf kepada pemerintah China karena tidak bisa hadir memenuhi undangan berkunjung ke negara tirai bambu.

Awalnya, Presiden Prabowo direncanakan menghadiri pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Selain itu juga menyaksikan langsung parade militer angkatan bersenjata China di Beijing pada 3 September.

"Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok," kata  Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. dalam keterangan videonya, Sabtu (30/8/2025).

Baca juga: Prabowo Batal ke China, Ingin Pantau Dinamika di Tanah Air

Prasetyo menjelaskan sejumlah pertimbangan Kepala Negara batal hadir memenuhi undangan China.

Pertama, Presiden RI mendapat sejumlah undangan dari beberapa pihak, termasuk undangan menghadiri sidang tahunan PBB di New York, Amerika Serikat.

"Pada bulan September ada beberapa undangan dari beberapa pihak yang mengundang Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri sidang tahunan PBB di New York," ungkap Prasetyo.

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Prabowo dalam memutuskan untuk hadir memenuhi undangan Pemerintah China.

"Yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok," ujarnya.

Alasan kedua, Presiden Prabowo ingin memantau langsung dinamika yang sedang terjadi di Tanah Air.

"Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung," ucapnya.

Juru Bicara Presiden Prabowo ini menambahkan, Kepala Negara ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada.

"Kemudian juga beliau ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik," tuturnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau