Prabowo Janji Negara Hadir, Penjarah Rumah dan Perusak Fasilitas Publik Bakal Ditindak Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara akhirnya mengambil langkah tegas atas maraknya aksi penjarahan dan perusakan fasilitas umum yang terjadi dalam rangkaian unjuk rasa beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tindakan anarkistis, termasuk penjarahan rumah pejabat dan fasilitas publik, merupakan pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi.

“Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025).

Baca juga: Instruksi Tegas Prabowo ke Panglima dan Kapolri untuk Hadapi Penjarah hingga Perusak Fasilitas Umum

Prabowo menekankan, aspirasi masyarakat tetap akan ditampung pemerintah.

Namun, ia menegaskan jalur penyampaian pendapat tidak boleh ditempuh dengan kekerasan dan perusakan.

“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” kata dia.

“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” lanjut Prabowo.

Instruksi Menhan 

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa aparat diminta tidak ragu menindak siapa pun yang menjarah rumah pejabat maupun merusak fasilitas publik.

Baca juga: Perintah Prabowo: Kapolri dan Jaksa Agung Tangani Pelanggaran Secara Cepat

“Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas,” kata Sjafrie di Kantor Presiden, Minggu sore.

Keterangan Sjafrie disampaikan dalam konferensi pers yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

Menurutnya, semua tindakan kriminal, baik perusakan fasilitas umum maupun harta milik pribadi, harus ditindak sesuai hukum.

“Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan-kesempatan pertama bila terjadi dinamika yang timbul di lapangan,” ujarnya.

Situasi Keamanan

Gelombang unjuk rasa bermula pada 25 Agustus 2025 sebagai bentuk protes atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI.

Baca juga: Prabowo Minta TNI Amankan SDA yang Dipakai Tak Sesuai UU

Demonstrasi berlanjut pada 28 Agustus, bersamaan dengan peristiwa meninggalnya driver ojek online, Affan Kurniawan, setelah terlindas mobil Brimob.

Sejak saat itu, aksi meluas ke berbagai kota, termasuk Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, dan Makassar.

Sejumlah bentrokan dengan aparat tidak terhindarkan.

Berbagai fasilitas umum rusak, mulai dari halte bus hingga kantor kepolisian.

Di Surabaya, Kantor Gubernur Jawa Timur dibakar massa pada Sabtu (30/8/2025).

Selain itu, rumah sejumlah anggota DPR juga menjadi sasaran penjarahan, yaitu kediaman Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach.