Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Rapat Rapat Tertutup dengan TNI Bahas Anggaran

Kompas.com - 01/09/2025, 13:05 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I akan menggelar rapat dengan TNI untuk membahas anggaran pertahanan 2026, secara tertutup, Senin (1/9/2025). Rapat ini digelar di tengah unjuk rasa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, usai kasus kematian seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, usai dilindas rantis Brimob, pekan lalu.

"Kita bisa bahas ke sana (unjuk rasa), tapi topik utamanya itu adalah tentang anggaran 2026," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Menurut Dave, materi dalam rapat itu menyangkut seputar pagu definitif pertahanan sebesar Rp 180 triliun pada 2026 dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Baca juga: Patroli Keliling Jakarta, Prajurit TNI Tak Dibekali Senjata Tajam

Dave menuturkan, rapat mungkin digelar secara tertutup ketika mulai mendalami materi karena menyangkut substansi yang sensitif.

Meski demikian, pada akhirnya skema rapat akan digelar berdasarkan keputusan DPR dan pihak TNI selaku pihak pemerintah.

"Tapi tergantung nanti kita akan bahas kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Itu kan sudah perintah dari Presiden dan Presiden juga mengamanatkan hal tersebut," kata Dave.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga menyebut, rapat itu membahas anggaran 2026.

Baca juga: TNI-Polri Dirikan Tenda dan Siagakan Rantis di DPR Antisipasi Demo 1 September

Menyangkut apakah terdapat pembahasan terkait unjuk rasa, kata Maruli, bergantung pada pihak Komisi I DPR RI.

"Mestinya enggak (bahas demo). Jadwalnya RDP (rapat dengar pendapat) kalau selentingan pertanyaan mungkin saja. Tinggal gimana nanyanya. Nanyanya ke yang nanya jangan ke yang mau ditanya," tutur Maruli.

Sementara itu, channel TV Parlemen tidak menyiarkan rapat tersebut. Rapat digelar secara tertutup.

Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.

Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob. Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Prabowo: Batalkan Tunjangan DPR dan Perintahkan TNI Polri Tindak Tegas Aksi Anarkis

Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.

Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat. Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.

Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau