JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengaku tidak percaya jika demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir dibiayai oleh pihak asing.
Tegasnya, Mahfud melihat bahwa demo yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, buruh, hingga influencer itu bersifat organik.
"Demo kayak kemarin besarnya coba. Ada orang mengatakan itu ada yang membiayai, orang asing, dimotori, ya mungkin iya ya, kita boleh curiga, tapi saya sama sekali enggak percaya," ujar Mahfud dalam Podcast Terus Terang di kanal Youtube Mahfud MD Official, Selasa (2/9/2025).
"Ini menurut saya adalah organik. Organik itu artinya orang betul-betul protes," sambungnya.
Baca juga: Benny Harman Kritik Penangkapan Delpedro: Ajak Demo Tak Salah, Yang Salah Kalau Ajak Bawa Molotov
Sayangnya, Mahfud melihat demo yang organik itu kemudian disusupi oleh perusuh yang muncul pada malam hari.
"Ada perusuh yang datang. Dan itu, ada tumpangan, dan isu yang dibawa oleh perusuh itu adalah isu yang dibawa oleh yang organik ini," ujar Mahfud.
Adapun penyelesaian dari pemerintah, dilihat Mahfud masih sebatas langkah cepat untuk meredam aksi.
Pakar hukum tata negara itu pun berharap, pemerintah serius dalam merespon tuntutan masyarakat yang diaspirasikan lewat demo.
"Janji ini harus ditindak tegas, janji tidak naik (tunjangan DPR), pemerintah supaya mendengar aspirasi masyarakat ini. Nah, itu sebenarnya kan hanya langkah sementara, agar ini diam, dan ini berhasil, tapi lanjutan lanjutannya harus ada dong," ujar Mahfud.
Baca juga: Mahfud Nilai Masalah Hukum Juga Jadi Pemicu Demo, Singgung Kasus Silfester Matutina
Demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di berbagai daerah melahirkan tuntutan rakyat yang bertajuk "17+8 Tuntutan Rakyat".
17+8 Tuntutan Rakyat ramai di berbagai media sosial dan diunggah ulang oleh ribuan warganet hingga influencer ternama.
Tuntutan rakyat ini disusun dan lahir dalam waktu tiga jam oleh sekelompok influencer seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, hingga Jerome Polin yang merangkum berbagai aspirasi rakyat. Berikut isi tuntutannya:
Tuntutan pertama berisi 17 poin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.
Baca juga: Sorot Prabowo Undang Ormas Islam Respons Demo, Mahfud: Ini Bukan Masalah Agama
Sebanyak 17 tuntutan rakyat itu memiliki tenggang waktu hingga 5 September 2025 untuk direalisasikan oleh pihak eksekutif, legislatif, hingga aparat keamanan itu.
Tuntutan kepada Presiden Prabowo