Prabowo sebut potensi lapangan kerja ke depan sangat besar

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk fokus mengatasi masalah lapangan kerja, seraya menyebut potensi lapangan kerja di Indonesia ke depan sangat besar.

Prabowo, saat bertemu dengan media massa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/9) mengatakan Pemerintah telah memperluas potensi besar lapangan kerja di berbagai sektor untuk masyarakat.

"Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar,” ujar Presiden sebagaimana keterangan yang diterima, Senin.

Kepala Negara juga mengatakan saat ini pemerintah juga menyiapkan perlindungan sosial untuk rakyat yang paling miskin.

"Kita juga sudah mengalokasikan bantalan ataupun jaringan pengaman untuk mereka yang paling susah cukup besar, saya tidak akan terlalu rinci, saudara-saudara sudah bisa cek semua nilai-nilainya itu," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo optimis langkahnya akan didukung oleh masyarakat, walaupun ada pihak-pihak yang ingin menurunkan kepercayaan tersebut. Presiden menilai hal itu sebagai sebuah tantangan yang perlu dihadapi dengan dialog.

"Saya sesalkan ada pihak-pihak yang ingin menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, tapi itu kita anggap sebagai tantangan, kita akan berusaha terus-menerus komunikasi, kita menerima dialog dari mana-mana, tapi tentunya kita utamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain," ucapnya.

Prabowo menegaskan dirinya selalu berpegang pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk melindungi rakyat Indonesia.

"Dan pegangan saya adalah UUD kita, UUD 1945, di mana tujuan nasional kita pertama adalah bahwa negara harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia," pungkas Presiden.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.