Dedi Mulyadi Mantap Tolak KJA, Susi Pudjiastuti: Hatur Nuhun Pak Gubernur

KOMPAS.com - Sebanyak 19 komunitas pelaku wisata di Kabupaten Pangandaran mendeklarasikan Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran.

Deklarasi ini berlangsung di Susi International Beach Strip, Pamugaran, pada Rabu (13/8/2025), dan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, serta Ketua HNSI Pangandaran, Jeje Wiradinata.

Forum ini menegaskan penolakannya terhadap keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran.

Baca juga: Eks Bupati Pangandaran Tantang Dedi Mulyadi Cabut Izin KJA di Pantai Timur Pangandaran, Berani?

Saat acara berlangsung, momen unik terjadi ketika Susi melakukan video call dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Saat Jeje sedang berpidato, Susi menyela sambil menunjukkan layar ponselnya kepada peserta.

"Ini Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) menyapa kalian semua," ujar Susi.

Salah seorang peserta langsung berteriak, "Tolak keramba jaring apung, bapa aing."

"Kumaha Pak? Tolak cenah, tolak," kata Susi.

Dedi menegaskan bahwa dirinya menolak 100 persen keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran.

Baca juga: Amini Susi Pudjiastuti, Dedi Mulyadi Evaluasi KJA di Pangandaran

Kompas.com/Faqih Rohman Syafei Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri peluncuran rute baru Susi Air di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (2/7/2025).

Apa Alasan Penolakan Keramba Jaring Apung?

Sekretaris forum, Iwan Sofa, menjelaskan bahwa visi misi Kabupaten Pangandaran adalah menjadi daerah tujuan wisata, yang menjadi faktor utama dalam mengembangkan ekonomi daerah.

Dari 91 km garis pantai yang dimiliki Pangandaran, hanya Pantai Pangandaran dan Batu Karas yang bisa digunakan untuk aktivitas wisata. Pantai Timur sendiri menjadi lokasi penting pengembangan wisata air.

Menurut Iwan, keberadaan KJA bertentangan dengan regulasi nasional dan perda tata ruang laut provinsi yang menetapkan Pantai Timur sebagai wilayah konservasi.

Selain mengancam ekosistem laut, KJA juga menghalangi area operasi nelayan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Kecewa Izin KJA di Pantai Pangandaran, DKP Jabar Evaluasi Menyeluruh

Bagaimana Dampak KJA Terhadap Wisata dan Nelayan?

Iwan menegaskan, KJA akan mengganggu estetika Pantai Timur, merusak daya tarik wisata, serta menghambat berbagai atraksi wisata bahari.

Selain itu, keberadaan KJA dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi nelayan tradisional karena area tangkap mereka terhalang.

"Lokasi KJA adalah jantung penggerak perekonomian masyarakat Pangandaran," tegas Iwan.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Walk Out, Kecewa Izin KJA di Pantai Pangandaran: Itu Gila!

Kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat KJA juga menjadi kekhawatiran utama. Forum menilai, jika dibiarkan, KJA akan merusak lingkungan dan memengaruhi keberlanjutan pariwisata Pangandaran di masa depan.

Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran bersama masyarakat berkomitmen menolak keberadaan KJA di Pantai Timur.

Tuntutan ini disampaikan kepada Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Video Call Dedi Mulyadi soal Keramba Jaring Apung Pangandaran, Susi: Pak Gubernur Tolak 100 Persen".