Premanisme Berkedok Ormas Ancam Investasi, Pemerintah Klaim Tak Ragu Tindak Tegas

KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa penindakan hukum akan menjadi langkah utama dalam memberantas aksi premanisme yang bersembunyi di balik kedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto.

Menurut Eko, premanisme yang dilakukan atas nama ormas tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mengancam iklim investasi dan kelangsungan hidup masyarakat.

“Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” ujarnya di Jakarta dikutip dari Antara, Minggu (11/5/2025).

Baca juga: Minta Rp 20.000 untuk Parkir Liar, Oknum Anggota Ormas Ditahan

Eko menekankan bahwa tindakan premanisme menjadi hambatan serius dalam pencapaian target pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kerangka Astacita, Presiden berkomitmen untuk membangun iklim investasi yang sehat baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi harus segera ditindak.

Bagaimana Pemerintah Merespons Premanisme Ormas di Daerah?

Pemerintah pusat mendukung langkah-langkah tegas yang telah dilakukan oleh sejumlah daerah dalam menangani ormas yang meresahkan. Salah satu daerah yang mendapat apresiasi adalah Jawa Timur.

“Saya mengapresiasi dan tentunya mendukung penuh terhadap apa saja yang sudah dilakukan, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan,” tegas Eko.

Baca juga: Ratusan Bendera Ormas Diturunkan di Jakarta Pusat, Terbanyak di Sawah Besar

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan dan pelokalisasian titik-titik rawan premanisme oleh aparat pemerintah daerah.

Dengan identifikasi wilayah rawan, langkah-langkah strategis dapat dirancang dan dilaksanakan secara lebih efektif.

Selain penindakan hukum, Eko menyebutkan perlunya pendekatan preemptive dan preventive dalam menangani premanisme ormas.

Ia juga menyoroti pentingnya peran media massa dalam menyosialisasikan informasi serta membentuk opini publik yang mendukung upaya pemberantasan premanisme.

“Saya berharap Polri dapat terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI, hingga Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat di setiap daerah,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Koster Tolak Premanisme Berkedok Ormas, Pecalang Dukung Penuh

Eko mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan aksi-aksi premanisme yang mereka temui.

Ia percaya bahwa kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah akan memperkuat komitmen dalam memberantas ormas-ormas yang menyalahgunakan status mereka.

“Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.