Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putera Sampoerna Foundation Tak Bantah "Giving Back" Ratusan Juta

Kompas.com - 22/05/2014, 08:27 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Putera Sampoerna Foundation (PSF) tidak membantah mengenai "giving back" dengan nilai ratusan juta dari dua lembaga pendidikannya. Namun, mereka membantah jika hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan orangtua siwa dan juga dipaksakan.

Managing Director Putera Sampoerna Nenny Soemawinata mengatakan, mekanisme ini dipilih lantaran penerima beasiswa harus ikut memiliki tanggung jawab bagi generasi mahasiwa selanjutnya. Ini didasari, karena selama memberikan beasiswa beberapa tahun, tetapi tidak ada rasa tanggung jawab dari yang menerimanya.

"Dari pengalaman kami beberapa tahun melakukan itu, anak-anak Indonesia yang kita berikan beasiswa merasa tidak punya rasa tanggung jawab atau ikatan apa-apa dengan kami dan juga negara," kata Nenny kepada Kompas.com, di lantai 27 Tower Sampoerna Strategic Square, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).

Dua lembaga PSF, yakni Akademi Siswa Bangsa Internasional (ASBI) --setingkat SMA-- dan Universitas Siswa Bangsa Internasional (USBI), menurutnya, merekrut siswa siswi dari latar belakang kurang mampu. Proses penerimaan melalui tahapan seleksi dengan serangkaian tes. Para pelajar lulusan ASBI kemudian ditawari untuk melanjutkan ke perguruan tinggi USBI.

Pihaknya lalu membentuk Koperasi Siswa Bangsa (KSB) bagi mahasiswa USBI. Setelah mereka lulus dan bekerja, melalui koperasi ini, alumnus USBI bisa memberikan bantuan mereka kepada generasi setelahnya. Bantuan itu, kata Nenny, berupa potongan 20 persen pendapatan gaji setelah lulusan mereka bekerja.

"Mereka mengembalikan 20 persen dari pendapatannya. Itu betul, kita enggak bilang salah. Nah, dikembalikannya ke mana? Ke KSB. Siapa anggotannya, ya anak-anak ini. Tadi kita sampaikan program harus berkelanjutan dan berkesinambungan, dikembalikan lagi untuk membantu generasi berikutnya seperti mereka," ujar Nenny.

Nenny mengatakan, pihaknya tidak memungkiri adanya CSR dari berbagai perusahaan lain selain mereka untuk dana pendidikan. Tetapi, itu juga digunakan untuk anak didik mereka. "Kami foundation tidak ambil keuntungan," ujarnya.

Mekanisme ini, menurutnya, sudah banyak digunakan di negara lain, seperti AS. Di Indonesia, diakuinya, masih baru. Bagi yang bersedia dengan mekanisme itu, mesti melakukan perjanjian tadi.

"Karena kami menginginkan anak tersebut, kasarnya "giving back", atau membayar ke koperasi di mana anggotannya mereka juga," ujarnya.

Ia mengatakan, perjanjian ini, sudah disampaikan kepada orangtua anak didik mereka sejak awal tahap penerimaan dan melalui mekanisme penentuan. Nenny mengatakan, tidak ada unsur paksaan karena melalui proses tersebut.

"Kami mengatakan, kalau mau ikut perjalanan ini, syaratnya seperti ini," kata Nenny.

20 Tahun dan Rp 800 juta

Nenny mengatakan, pihaknya sudah melakukan perhitungan bagi lulusan yang melakukan giving back tersebut. Menurutnya, proses pengembaliannya tidak selama prediksi penulis pada artikel yang beredar di internet.

"Kalau mereka (alumnus) tetap mempertahankan performance seperti sekarang di kuliah, itu sudah kita hitung maksimal 20 tahun (membayar). Ini yang tertinggi," ujarnya.

Berapa contoh total biaya dan besarnya cicilannya, Nenny tidak menyebut eksplisit. Apakah nilainnya mencapai Rp 800 juta seperti yang tertera pada artikel di internet, pihak PSF tidak menampik.

Halaman:


Terkini Lainnya
Pemprov Jakarta Masih Kaji Wacana Car Free Night di Jalan Protokol
Pemprov Jakarta Masih Kaji Wacana Car Free Night di Jalan Protokol
Megapolitan
Kebakaran Vihara Cilincing Diduga karena Korsleting
Kebakaran Vihara Cilincing Diduga karena Korsleting
Megapolitan
CFD Jakarta Bakal Diperluas, Polisi Bahas Kemungkinan Jalan yang Bisa Digunakan
CFD Jakarta Bakal Diperluas, Polisi Bahas Kemungkinan Jalan yang Bisa Digunakan
Megapolitan
Warga Bekasi Protes Air PDAM Sering Mati, tapi Tagihan Jalan Terus
Warga Bekasi Protes Air PDAM Sering Mati, tapi Tagihan Jalan Terus
Megapolitan
4 Penyebab Utama Kebakaran di Jakarta: Dari Korsleting hingga Lilin
4 Penyebab Utama Kebakaran di Jakarta: Dari Korsleting hingga Lilin
Megapolitan
Soal BPJS Hewan, PSI Minta Pemprov Jakarta Bangun Dulu 15 Puskewan
Soal BPJS Hewan, PSI Minta Pemprov Jakarta Bangun Dulu 15 Puskewan
Megapolitan
Kisah Petugas Damkar 12 Jam Melawan Api dan Bara yang Membara
Kisah Petugas Damkar 12 Jam Melawan Api dan Bara yang Membara
Megapolitan
DPRD Bakal Awasi KPI Pejabat Pemprov Jakarta
DPRD Bakal Awasi KPI Pejabat Pemprov Jakarta
Megapolitan
Tebusan Daging Kurban Rp 15.000 Per Kantong di Cikiwul yang Jadi Polemik...
Tebusan Daging Kurban Rp 15.000 Per Kantong di Cikiwul yang Jadi Polemik...
Megapolitan
Polda Metro Dukung Wacana Car Free Night Jakarta
Polda Metro Dukung Wacana Car Free Night Jakarta
Megapolitan
Jakarta Timur dan Barat Jadi Zona Merah Kebakaran DKI Selama 2023–2024
Jakarta Timur dan Barat Jadi Zona Merah Kebakaran DKI Selama 2023–2024
Megapolitan
Demokrat Jakarta Ingatkan Kader Jalankan Politik dengan Semangat Pengorbanan
Demokrat Jakarta Ingatkan Kader Jalankan Politik dengan Semangat Pengorbanan
Megapolitan
Soal Subsidi Layanan Kesehatan Hewan, Pemprov DKI: Perlu Kajian Komprehensif
Soal Subsidi Layanan Kesehatan Hewan, Pemprov DKI: Perlu Kajian Komprehensif
Megapolitan
CFD Jakarta Akan Tampil Beda di 3 Lokasi mulai 29 Juni 2025
CFD Jakarta Akan Tampil Beda di 3 Lokasi mulai 29 Juni 2025
Megapolitan
Tumpukan Sampah di TPS Liar Jadi Salah Satu Kendala Pemadaman Kebakaran di Penjaringan
Tumpukan Sampah di TPS Liar Jadi Salah Satu Kendala Pemadaman Kebakaran di Penjaringan
Megapolitan
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau