Bahas Aturan BMAD Keramik yang Bakal Terbit, Arcasia Ingatkan Tantangan

KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan aturan perpanjangan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 200 persen yang dikenakan terhadap ubin keramik porselen dari China  terbit bulan depan.

Hal itu menuai kritik dari Ketua Komite Arsitek Muda Architects Regional Council Asia (Arcasia), Denny Setiawan. Ia juga mengingatkan sejumlah tantangan bila beleid tersebut disahkan.

Denny beralasan, meskipun sebenarnya tujuan pengenaan BMAD untuk melindungi industri dalam negeri, hal itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terjadi dumping atau tidak.

Baca juga: Aturan Bea Masuk Kain dan Keramik Ditargetkan Terbit Bulan Depan

Terlebih, jika BMAD diterapkan, bakal ada potensi kelangkaan dan harga keramik di pasaran. Ini mengingat produksi dalam negeri, ia nilai, belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen.

“Ini upaya yang baik buat pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri, utamanya mereka yang memproduksi keramik di dalam negeri. (Tapi tantangannya juga harus dipertimbangkan). Saya setuju kepada para ekonom yang saat ini menilai bahwa aturan tersebut belum saatnya diimplementasikan di Tanah Air. Ini bukan saat yang tepat karena kesiapan produsen keramik dalam negeri belum sesiap itu untuk memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri sendiri,” ujar Denny dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/7/2024).

Denny melanjutkan, efek lain dari pengenaan BMAD 200 persen, yakni biaya membangun rumah menjadi lebih mahal dari biasanya. Ia memberi estimasi untuk membangun rumah, bisa mencapai harga Rp 6-7 juta per meter persegi.

“Jadi, kalau kita melihat membangun sekarang tidak bisa lagi dengan biaya yang murah,” bebernya.

Implementasi BMAD bisa saja dilakukan, menurut Denny, jika produsen keramik dalam negeri sudah mampu memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar. yakni yang berkualitas dan harga terjangkau.

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Makin susah memiliki rumah layak

Sebagai imbas aturan BMAD untuk keramik, Denny menilai bahwa Indonesia juga bakal menghadapi tantangan sulitnya memiliki rumah yang layak untuk sejumlah kalangan karena tingginya harga keramik.

"(Jangan sampai jadi ada) risiko (dari pengenaan) BMAD 200 persen, yaitu generasi milenial terancam saat membangun atau mempunyai rumah pertamanya," tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia ke depan menghadapi bonus demografi. Adapun populasi terbesar di Tanah Air saat ini merupakan kelompok usia 25-45 tahun.

Ia berharap, generasi muda yang tengah berjuang memiliki rumah pertama justru dimudahkan agar mencapai kemapanan ekonomi di level pertama.

“Jangan sampai perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan rumah pertama ini semakin jauh arangnya karena harga keramiknya semakin mahal,” tukasnya.

Sekali lagi, atas pertimbangan tantangan yang bakal dihadapi, ia mendorong pemerintah untuk menunda aturan terlebih dulu.

"Sebaiknya ditunda dulu sampai kita (di Indonesia) benar-benar siap dan produsen dalam negeri siap untuk menggantikan keramik-keramik China yang datang itu,” harapnya.

Di sisi lain, Denny juga mendorong agar pemerintah bisa membantu menggenjot produksi dalam negeri dengan melakukan hilirisasi bahan baku keramik, yaitu kaolin.

Bahan keramik itu, kata Denny, dimiliki Indonesia secara melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

“Indonesia sebenarnya bisa melakukan hilirisasi di lini ini karena sebenarnya memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa membuat keramik sendiri. Jadi, rasanya pemerintah daripada memberhentikan produk dari China, lebih baik fokus membesarkan produsen-produsen keramik yang ada di dalam negeri,” tambahnya.

Baca juga: India Batalkan BMAD Produk Stainless Steel Asal Indonesia

Pihaknya pun mendorong agar pemerintah membantu produsen keramik rumahan yang banyak tersebar di daerah untuk diberikan insentif atau pelatihan membuat keramik yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pasar.