OJK Berantas 951 Pinjol Ilegal hingga Februari 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah menemukan dan menghentikan sebanyak 951 entitas pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal sepanjang tahun ini atau hingga 26 Februari 2026.

Pelaksana Tugas Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari mengatakan, selain jumlah tersebut, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) juga menemukan dua entitas investasi ilegal hingga akhir Februari.

"Satgas Pasti menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan 953 entitas pinjol dan penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat," kata dia dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK, Selasa (3/3/2026).

Baca juga: YLKI Nilai Skema Cicilan Tadpole Pinjol Berpotensi Rugikan Konsumen

Sebagai gambaran sepanjang 2025, Satgas Pasti telah menghentikan sebanyak 2.263 entitas pinjol ilegal dan 354 entitas investasi bodong.

Wanita yang karib disapa Kiki itu menambahkan, pada periode yang sama, OJK menerima 1.295 aduan terkait investasi ilegal dan 5.470 pengaduan terkait pinjaman online ilegal.

Sementara itu, industri pindar legal terus membukukan pertumbuhan double digit pada penyaluran pembiayaannya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan, industri pinjaman daring (pindar) mencatat outstanding pembiayaan pada Januari 2026 tumbuh 25,52 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) dengan nominal sebesar Rp 98,54 triliun.

Pada Desember 2025 pembiayaan pindar juga tumbuh double digit menjadi 25,44 persen secara tahunan.

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi naik sedikit di posisi 4,38 persen.

Sebagai pembanding, tingkat kredit bermasalah pindar pada Desember 2025 tercatat senilai 4,32 persen.

Lebih lanjut, Agusman menjelaskan, terdapat 9 dari 95 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum senilai Rp 12,5 miliar.

Ia menjabarkan, penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan kewajiban tersebut.

"Antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, atau upaya merger," ucap dia.

Sebagai informasi, sepanjang Februari 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif pada 22 penyelenggara pindar.

"OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal," kata dia.

Baca juga: OJK Batasi Utang Pinjol Maksimal 30 Persen dari Gaji Mulai 2026