Pemerintah Diharapkan Tahan Kenaikan BBM Subsidi untuk Jaga Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas, mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang berdampak pada kenaikan harga BBM negara pengimpor minyak, seperti Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, apabila Indonesia memiliki kemampuan fiskal yang memadai, maka pemerintah diharapkan tidak menaikkan harga BBM subsidi.

Khususnya, untuk sektor transportasi publik massal seperti bus, truk dan kereta api, kapal penumpang laut termasuk, angkutan penumpang penyeberangan Ferry.

“Ini penting untuk mencegah inflasi dan menekan beban biaya ekonomi masyarakat akibat efek berantai atau multiplier effect,” kata Bambang dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Baca juga: Harga BBM 1 April 2026 Diprediksi Naik, Ini Kata Pertamina

Dia mengatakan, beban subsidi solar secara keseluruhan tidak lebih dari Rp 20 triliun. Namun, penggunaan BBM subsidi saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor transportasi publik dan logistik massal, tetapi juga oleh kendaraan pribadi.

Menurut dia, langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, di tengah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dapat mencegah inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

“Kebijakan tersebut merupakan langkah tepat untuk mencegah terjadinya inflasi serta menjaga daya beli masyarakat, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak terhambat,” ujarnya.

Baca juga: Australia Alami Krisis BBM, Pesan Pasokan Darurat dari AS

Dia mencontohkan kebijakan serupa di Malaysia, di mana hingga saat ini harga BBM subsidi belum mengalami kenaikan. RON 95 masih berada di kisaran 1,99 ringgit atau sekitar Rp 8.800 per liter, sementara diesel berada di level 2,15 ringgit atau sekitar Rp 9.000 per liter.

Hal yang sama juga terjadi di Brunei Darussalam. Negara tersebut, mempertahankan harga premium di kisaran 0,53 dolar Brunei atau sekitar Rp 6.400 per liter, serta RON 97 di level 0,88 dolar Brunei atau setara Rp 10.700 per liter tanpa subsidi.

Dia menilai, Indonesia bersama Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai negara penghasil minyak mentah memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas harga energi domestik.

Dia menekankan pentingnya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, yakni hanya kepada transportasi publik dan logistik massal.

Baca juga: Malaysia Batasi Pembelian BBM RON 95 Mulai Pekan Depan

Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini juga berharap agar pemerintah dapat memprioritaskan BBM subsidi kepada transportasi laut dan ferry penyeberangan, mengingat sektor ini memiliki fungsi ganda sebagai infrastruktur jembatan sekaligus alat transportasi publik.

Berdasarkan data BPH Migas, penggunaan BBM subsidi pada sektor transportasi laut dan penyeberangan hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi solar subsidi nasional yang mencapai 18,8 juta kiloliter atau setara sekitar Rp 18,8 triliun.

"Porsi penggunaan BBM subsidi oleh transportasi laut dan angkutan penyeberangan tersebut relatif kecil dan tidak membebani negara, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam mencegah kenaikan biaya logistik serta menjaga stabilitas ekonomi antar pulau,” tegas dia.