Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan, pemerintah banyak menarik pelajaran usai layanan publik terganggu buntut serangan terhadap sistem pusat data nasional (PDN).

Nezar mengatakan, dari serangan PDN ini, pihaknya jadi ingin membangun transformasi digital yang lebih aman dan kuat.

"Kita tentu saja menarik pelajaran yang banyak. Ada lesson learned terhadap insiden yang terjadi saat ini. Dan itu semakin memperkuat keinginan kita untuk membangun satu transformasi digital yang lebih aman dan kuat ke depannya. Karena ini kita jangan kalah ataupun kita jangan mundur hanya gara-gara insiden ini," ujar Nezar saat ditemui di Bentera Budaya Jakarta, Selasa (25/6/2024) malam.

"Nah tentu saja kita harus belajar banyak. Kita harus membuat satu sistem yang menutup semua kemungkinan kejadian yang sama terulang lagi," sambungnya.

Baca juga: Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nezar menyebut pemerintah meminta maaf kepada masyarakat atas layanan publik yang sempat terganggu karena peretasan ini.

Dia mengatakan, masyarakat bahkan harus sampai antre berjam-jam di layanan imigrasi buntut serangan ini.

Nezar mengatakan bahwa pedoman untuk keamanan siber sebenarnya sudah dibuat oleh pemerintah.

"Tapi tentu saja yang namanya upaya untuk meretas, menciptakan virus, mengganggu, semacam itu kan terus terjadi. Dan karena itu cyber threat ini kan salah satu yang masuk dalam kategori global risk. World Economic Forum juga sudah mengeluarkan itu," jelas Nezar.

Sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan keimigrasian di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis (20/6/2024).

Baca juga: Kata Media Asing soal PDN Diserang Ransomware, Soroti Lemahnya Perlindungan Siber Pemerintah Indonesia

Pada Sabtu (22/6/2024), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan sebelumnya mengungkapkan, sejumlah layanan terkait keimigrasian telah kembali beroperasi. Seperti, layanan paspor dan visa.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Polri masih mengumpulkan data terkait adanya gangguan sistem PDN Kementerian Kominfo.