Said Abdullah Ingatkan Pemerintah: Jangan Naikkan Tarif Pajak di Tengah Rakyat Belum Pulih

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menekankan agar pemerintah tidak menaikkan tarif pajak di tengah kondisi rakyat yang belum sepenuhnya pulih.

Menurutnya, strategi perpajakan harus difokuskan pada perluasan basis usaha, bukan sekadar mengejar setoran.

“Jangan sampai Ditjen Pajak berburu di kebun binatang, tetapi harus memperluas kebun binatang. Dengan kata lain, perlu memperbesar skala usaha para pelaku usaha dan memperbanyak pelaku usaha agar memberikan sumbangan besar bagi penerimaan perpajakan,” ujar Said dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (21/8/2025).

Ia menjelaskan, situasi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian akibat perang konvensional dan perang dagang yang semakin memberi dampak besar terhadap perekonomian dunia.

Kondisi itu, sebut Said, mengingatkan pada idiom “same storm, different boats”, di mana banyak negara menghadapi masalah serupa, tetapi dengan kemampuan berbeda untuk menanganinya.

Meski demikian, ia optimistis Indonesia memiliki kemampuan untuk menghadapi badai eksternal ini.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2026, Apa Saja?

Oleh karena itu, Said berharap pemerintah mengajukan asumsi ekonomi makro yang realistis, namun tetap memberi harapan bahwa perekonomian nasional bisa tumbuh inklusif.

“Kebijakan fiskal harus adaptif, komprehensif, dan bisa dijalankan secara efektif,” tegasnya.

Menurut Said, sekalipun dunia menghadapi tantangan, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 berada di angka 3 persen, lebih tinggi dibanding 2,8 persen pada 2025.

Sementara itu, perekonomian negara-negara berkembang diproyeksikan tumbuh 3,9 persen pada 2026.

“Proyeksi ini mestinya memberikan peluang bagi perekonomian nasional untuk tumbuh lebih baik tahun depan. Kita harus mengubah pola pikir, menempatkan krisis sekecil apapun sebagai peluang mengubah tatanan ekonomi. Kecepatan merespons dan melompat lebih tinggi menjadi kunci menghadapi krisis,” ujar Said.

Baca juga: Bos LPS Sebut Soemitronomics jadi Kunci RI Lewati Berbagai Krisis Ekonomi Global

Jawaban atas perang dagang: kemandirian pangan dan energi

Said menilai tren proteksionisme akibat perang dagang harus dijawab dengan kemandirian pangan dan energi.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa hanya bertahan dengan strategi defisit APBN.

“Kita perlu strategi kebijakan ofensif dalam membangun ketahanan energi dan pangan. India memiliki strategic petroleum reserve. Kita apa? Itu yang harus dijawab,” tegas Said.

Ia pun mengapresiasi pertumbuhan sektor pertanian yang mencapai 10,52 persen dan sektor peternakan 8,8 persen pada kuartal I 2025.