Soal Sidang Etik Sahroni-Nafa Urbach, Nasdem: Kita Ikuti Mekanisme di MKD

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menyatakan akan mengikuti mekanisme Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR RI terkait sidang pelanggaran etik dua kadernya di DPR, Sahroni dan Nafa Urbach.

"Ya kita, kita akan ikuti semua mekanisme yang ada di MKD. Jadi kita akan ikuti semua mekanisme yang ada di MKD," ucap Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Saan Mustopa usai acara Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Saan meyakini MKD akan menggelar sidang terhadap kedua kader Nasdem secara adil.

Baca juga: Dasco Sebut MKD Gelar Sidang Pelanggaran Etik Sahroni hingga Uya Kuya pada 29 Oktober

"Tentu kita juga berharap bahwa apa, saya yakin MKD dalam sidang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian. Jadi kita percaya kepada MKD," kata Saan.

Menurutnya, sidang etik yang akan digelar MKD dalam rangka menindaklanjuti aduan masyarakat. Fraksi Partai Nasdem juga menunggu keputusan DPR RI terkait nasib dua kadernya itu.

"Enggak, nanti itu kan lihat putusan MKD. Kita kan enggak mendahului putusan Mahkamah Kehormatan Dewan, kan gitu. Nanti kita lihat," ucap dia lagi.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya mengizinkan MKD menggelar sidang dugaan pelanggaran etik sejumlah anggota dewan yang dinonaktifkan fraksi.

Selain Sahroni dan Nafa, ada pula sejumlah anggota DPR lainnya, yakni Adies Kadir dari Fraksi Golkar, serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dinonaktifkan fraksinya buntut pernyataan kontroversial.

"Pimpinan DPR sudah mengizinkan untuk mengadakan sidang terbuka MKD di masa reses," kata Dasco saat dihubungi, Rabu (22/10/2025).

Kata Dasco, pimpinan DPR RI menyerahkan agenda persidangan itu sepenuhnya kepada MKD.

"Rencananya akan dimulai pada tanggal 29 Oktober 2025," ujar Dasco.

Baca juga: Pertemuan Waketum PSI dan Ahmad Sahroni Diketahui Jokowi

Adapun para anggota DPR itu dinonaktifkan buntut pernyataan mereka ke publik yang dinilai memantik kemarahan dan demonstrasi besar akhir Agustus lalu.

Pernyataan itu meliputi penjelasan blunder tentang kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan hingga pernyataan tidak empati.