KOMPAS.com – Setiap negara memiliki masyarakat dengan latar belakang, kebutuhan, dan kepentingan yang berbeda-beda.
Jika tidak ada aturan yang mengikat, perbedaan ini dapat menimbulkan benturan dalam kehidupan bersama.
Untuk itu, dibutuhkan sebuah tatanan yang mengatur hubungan antarindividu maupun kelompok, yaitu sistem pemerintahan.
Sistem inilah yang berfungsi menjaga keamanan, ketertiban, sekaligus memberikan arah agar kehidupan masyarakat lebih teratur.
Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai tantangan baru di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
Semua itu membutuhkan pengelolaan yang jelas dan terstruktur. Dari sinilah lahir mekanisme yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.
Baca juga: Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan: Pengertian dan Macamnya
Berikut beberapa alasan mengapa setiap negara harus memiliki sistem pemerintahan:
Peran dalam menjaga ketertiban
Salah satu peran utama sistem pemerintahan adalah menjaga ketertiban masyarakat.
Pemerintah tidak hanya bertugas membuat aturan, tetapi juga membina, mengawasi, dan menegakkan hukum agar kehidupan berjalan aman dan tertib.
Keamanan ini diwujudkan melalui lembaga negara seperti kepolisian, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum lainnya.
Dengan adanya pengaturan yang jelas, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir.
Ketertiban tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan ikut menaati aturan yang berlaku.
Partisipasi aktif warga, mulai dari hal kecil seperti mematuhi lalu lintas hingga menjaga lingkungan bersama, menjadi bagian dari proses menjaga stabilitas sosial.
Baca juga: Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Peran dalam pengaturan hak dan kewajiban
Sistem pemerintahan juga memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hak dasar seperti perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dijamin keberadaannya oleh konstitusi.
Di sisi lain, kewajiban seperti menaati hukum, membayar pajak, serta ikut serta dalam pembelaan negara ditegaskan sebagai tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan.
Melalui konstitusi, hubungan antara pemerintah dan masyarakat berlangsung adil serta demokratis.
Pemerintah wajib melindungi hak-hak warga, sementara warga wajib melaksanakan kewajiban demi kepentingan bersama.
Ketika hak dan kewajiban berjalan seimbang, terciptalah kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera.
Baca juga: Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Peran dalam penyelenggaraan pembangunan
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 30 tahun 2014, dijelaskan bahwa sistem pemerintahan menjadi motor penggerak pembangunan nasional.
Pemerintah bertugas merencanakan, mengoordinasikan, serta mengawasi pembangunan agar berjalan terarah.
Peran ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi masyarakat.
Pembangunan yang terstruktur bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga stabilitas nasional.
Dengan sistem pemerintahan yang baik, pembangunan bisa berlangsung merata, tidak hanya terpusat di kota besar, melainkan juga menjangkau daerah terpencil.
Hasilnya tidak sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga: Pengertian Sistem Pemerintahan Menurut Ahli
Peran dalam representasi dan demokrasi
Dalam sistem demokrasi, pemerintahan berfungsi sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dengan kebijakan publik.
Partai politik, lembaga legislatif, serta mekanisme pemilu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya.
Melalui pemilu yang jujur dan transparan, rakyat dapat memilih wakil yang kemudian bertugas menyusun undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menjaga agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Representasi yang baik akan melahirkan pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel. Rakyat merasa suaranya didengar, sementara pemerintah mendapatkan legitimasi yang kuat untuk menjalankan kebijakan.
Melalui peran ini, sistem pemerintahan bukan hanya soal aturan, tetapi juga sarana agar demokrasi berjalan sehat dan berkeadilan.
Baca juga: Mengenal Lembaga Pemerintahan Kabupaten dan Kota
Peran dalam stabilitas politik dan kedaulatan
Sistem pemerintahan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas politik serta mempertahankan kedaulatan negara.
Stabilitas politik berarti pemerintahan berjalan tertib tanpa konflik yang menghambat pembangunan.
Melalui mekanisme demokrasi dan pembagian kekuasaan, potensi konflik dapat diselesaikan secara damai.
Pemerintah juga menjaga keseimbangan antar lembaga negara agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan yang berbahaya bagi demokrasi.
Dalam hal kedaulatan, pemerintah bertanggung jawab mempertahankan keutuhan wilayah, keamanan nasional, serta melindungi kepentingan bangsa dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
Upaya ini diwujudkan melalui kebijakan luar negeri, kerja sama internasional, dan penguatan pertahanan negara.
Dengan sistem pemerintahan yang kuat, kedaulatan negara tetap terjaga, dan posisi bangsa di kancah global semakin dihormati.
Baca juga: 12 Dampak Pemerintahan yang Tidak Transparan
Referensi:
- Karso, Junaedi. (2024). Buku Ajar Pemerintahan Nasional.Purbalingga: Eureka Medua Aksara
- Thahir, Baharuddin. (2019). Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia. Institut Pertahanan Dalam Negeri
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.