Strategi Belanja Pelayanan Kesehatan Jadi Kunci Keberhasilan Program JKN
KOMPAS.com – BPJS Kesehatan menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya ini dilakukan melalui penguatan strategi pembiayaan dan pengembangan layanan kesehatan jangka panjang.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan bahwa Program JKN telah menjangkau lebih dari 280 juta penduduk Indonesia. Ini menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Pre-Congress International Health Economics Association (IHEA) World Congress on Health Economic, Minggu (20/7/2025).
Capaian tersebut, kata Ghufron, juga diiringi tantangan pembiayaan yang memerlukan langkah strategis. Langkah ini penting agar program tetap berjalan optimal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan saat ini tengah menyusun strategi belanja pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.
Strategi tersebut akan diimplementasikan melalui penguatan sistem rujukan. Tujuannya, untuk memastikan peserta JKN mendapatkan layanan yang tepat di fasilitas kesehatan dan sesuai kebutuhan medis. Dengan begitu, pemanfaatan layanan menjadi lebih optimal dan biaya pelayanan dapat terkendali.
Ghufron menyampaikan bahwa tingginya permintaan layanan kesehatan dengan kualitas yang terus meningkat mendorong BPJS Kesehatan untuk terus berinovasi. Inovasi ini penting untuk menjaga stabilitas Dana Jaminan Sosial (DJS).
"Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh cakupan kepesertaan semata," ujar Ghufron dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (21/7/2025).
Ia menambahkan, keberlanjutan juga ditentukan oleh kemampuan sistem dalam memastikan kualitas layanan tetap prima serta akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ghufron menyebut, meningkatnya klaim layanan kesehatan menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN. Untuk menjaga keberlanjutan DJS di tengah tren kenaikan klaim ini, inovasi strategis diperlukan agar dana yang dikelola dalam Program JKN tetap sehat.
Dalam kegiatan yang digagas International Health Economics Association (IHEA) itu, BPJS Kesehatan juga berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan perwakilan dari berbagai negara. Diskusi tersebut meliputi perwakilan dari Thailand dan Korea Selatan.
Diskusi itu mengkaji strategi pembiayaan jaminan kesehatan dan pengembangan layanan perawatan jangka panjang (long term care).
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby menjelaskan bahwa inovasi di bidang pembiayaan perlu dilakukan.
Menurut Mahlil, inovasi tersebut diperlukan sebagai langkah untuk mendorong pemanfaatan layanan kesehatan yang sesuai, khususnya pada layanan berbiaya tinggi, terencana, hingga pemanfaatan berlebih. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan Program JKN dan kualitas pelayanan tetap terjaga.
"Ke depan, keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada seberapa besar cakupan kepesertaan," kata Mahlil.
Ia melanjutkan, keberhasilan tersebut juga tergantung pada kemampuan menjaga keberlanjutan finansial, meningkatkan kualitas layanan, serta menjamin akses yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Mahlil optimistis bahwa BPJS Kesehatan bisa menjadi referensi bagi negara-negara lain dalam menerapkan pengelolaan pembiayaan sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk di dalamnya long term care.
Ia meyakini, kolaborasi lintas negara menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang selaras dengan kondisi di Indonesia.
"Kami berupaya agar strategi pembiayaan yang diterapkan dapat menjamin kesinambungan program dan menjaga kualitas layanan kesehatan bagi seluruh peserta," ucap Mahlil.
Dalam panel diskusi tersebut, turut hadir Specialist at Plan dan Budget Division of National Health Security Office (NHSO) Thailand Piyanart Luangwilaiwan dan Deputy Director National Health Insurance Service (NHIS) Republic of Korea Hyunjin Cho.
