10 Kawasan Transmigrasi yang Jadi Pilot Project 2025, IKN Tak Termasuk

NUSANTARA, KOMPAS.com - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, ada 10 kawasan transmigrasi yang dibidik menjadi pilot project pada tahun 2025.

Akan tetapi, Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menjadi salah satu di antaranya.

"Ada sekitar 10 yang akan jadi pilot project tahun 2025 ini. Beberapa kawasan lainnya masih sedang kami dalami," ujar Iftitah saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (24/03/2025).

"Belum termasuk IKN. Kalau ada, nanti saya sampaikan," katanya melanjutkan.

Namun, Iftitah tidak merinci, 10 kawasan transmigrasi tersebut mencakup daerah mana saja.

Baca juga: Tol IKN Diprediksi Dilintasi 4.000 Kendaraan Per Hari Saat Mudik

Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, total ada 45 kawasan transmigrasi yang akan dikembangkan dalam lima tahun.

"Kami tidak ingin mengangkat itu tanpa ada data clean and clear. Jadi, harus datanya clean and clear dulu, baru bisa kami sajikan," ucapnya.

Iftitah juga menyebutkan, IKN sebagai bakal ibu kota pemerintahan akan berfungsi memberikan pelayanan jasa.

Sedangkan kawasan transmigrasi diibaratkan seperti "ada gula ada semut" atau artinya masyarakat akan datang dan ramai menempati bila sudah terbangun ekonomi di daerah tersebut.

Meskipun demikian, salah satu daerah dekat IKN yang dilirik untuk dikembangkan menjadi kawasan transmigrasi adalah Pantai Melawai di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Baca juga: Hari Perdana Tol IKN Dibuka untuk Umum, Warga Antusias

Di sisi lain, daerah utama yang digeber Kementerian Transmigrasi untuk proyek transmigrasi adalah Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau.

Sebagai informasi, proyek Rempang Eco-City sudah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana termaktub dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Selain itu, pengembangan Rempang Eco-City juga masuk dalam RPJMN 2025-2029.

Rencana pengembangan wilayah Rempang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 66 Tahun 2004, kerja sama antara BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG).

Lalu, PT MEG resmi menjadi pengembang kawasan seluas 8.000 hektar itu pada 12 April 2023 lalu, ditandai dengan peluncuran program pengembangan kawasan Rempang di Jakarta.

Baca juga: Warga IKN Bisa Shalat Idul Fitri 1446 H di Masjid HPK I

Sementara untuk nilai investasi pengembangan proyek Rempang Eco-City mencapai Rp 381 triliun dan ditargetkan menyerap lebih dari 300.000 tenaga kerja.

Proyek ini juga mendapatkan kucuran dana dari perusahaan pasir silika raksasa asal China, Xinyi Group, dengan nilai investasi mencapai Rp 198 triliun-Rp 381 triliun.

Proyek Rempang Eco-City memicu konflik antara pemerintah dengan masyarakat terkait dengan pengosongan lahan.

Sebab, masyarakat enggan kehilangan tempat tinggalnya yang telah dihuni secara turun menurun itu, dan direlokasi ke tempat lain.

Namun saat ini, sejumlah masyarakat yang bersedia direlokasi telah mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas rumah dan tanah mereka yang baru.

Baca juga: Polda Kaltim Sulap Lahan Kosong Mako Brimob Jadi RTH Multifungsi

Iftitah mengakui, ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam melaksanakan relokasi, yang menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat.

"Kami mau minta maaf atas nama pemerintah, atas kelakuan pemerintah di masa itu. Kita akan mulai era baru, bahwa Kementerian Transmigrasi akan berpihak kepada kepentingan rakyat," ucapnya.

Rencananya, pemerintah akan menemui masyarakat terdampak Rempang Eco-City pada hari pertama Lebaran untuk meminta maaf secara langsung, sebelum kembali menjalankan pengembangan kawasan.