Korea Selatan Uji Coba Proyek Pembalut Gratis

KOMPAS.com - Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan akan meluncurkan proyek percontohan pembalut gratis.

Produk tersebut akan disediakan di fasilitas-fasilitas umum agar semua perempuan bisa mendapatkan produk menstruasi tersebut.

Baca juga:

• Hari Perempuan Internasional 2026: Tema dan Sejarahnya
• Hari Perempuan Internasional, Rayakan Peran Perempuan di Balik Gerai Kopi

Proyek pembalut gratis di Korea Selatan

Inisiatif ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Kementerian tersebut mengusulkan rencana ini dalam rapat kabinet yang diadakan di Cheong Wa Dae pada Selasa (10/3/2026).

Saat ini sudah ada program dukungan dengan pemberian voucer bulanan sekitar Rp 165.000 kepada sebagian penduduk berpenghasilan rendah berusia sembilan hingga 24 tahun, dilansir dari Korea Times, Jumat (13/3/2026).

Namun, saat ini pemerintah berinisiatif untuk menambahkan program dengan memasang mesin penyedia pembalut di tempat umum yang dapat digunakan oleh siapa saja.

"Kementerian akan memilih 10 wilayah untuk program percontohan ini, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk dan kondisi proyek yang sudah ada," ujar Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga, Won Min-kyung.

Baca juga:

• Hukum Kesetaraan Kerja Perempuan Baru Diterapkan Separuhnya
• Perempuan Indonesia Lebih Tekun Belajar AI Dibanding Laki-laki

Akses pembalut di tempat umum di Korea

Pemerintah Korea Selatan resmi memulai proyek percontohan pembalut gratis di tempat umum untuk atasi kemiskinan menstruasi.

Pembalut akan disediakan di fasilitas umum, seperti pusat layanan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat, dan pusat keluarga.

Sementara itu, pembalut juga akan didistribusikan di daerah pedesaan dan pertanian, serta di wilayah nelayan. Pembalut juga akan dipasok ke lokasi-lokasi seperti balai desa untuk mempermudah akses bagi warga.

Kementerian berencana menjalankan program ini dengan anggaran sekitar Rp 35,4 miliar yang didanai oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan analisis hasil uji coba tersebut, pemerintah baru akan mengalokasikan anggaran pemerintah daerah untuk menjalankan program ini secara penuh di seluruh wilayah tahun depan.

"Mengingat betapa penting dan besarnya dampak dari inisiatif pertama pemerintah dalam menyediakan pembalut gratis ini, koordinasi erat antara Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan serta Badan Pengadaan Publik sangat diperlukan. Hal ini untuk memastikan keamanan produk serta menangani pemilihan pemasok dan prosedur kontrak dengan benar," ujar Won.

Ia juga meminta Kementerian Pendidikan untuk menyediakan pembalut di sekolah agar siswa dapat mengaksesnya.