Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Gelar Aksi Dorong Motor dari Tomang ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengunjuk rasa dari kelompok buruh sempat melakukan aksi mendorong motor dari kawasan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat menuju depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Selasa (6/9/2022).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Pasma Royce mengatakan, massa pengunjuk rasa itu berjumlah sekitar 400 orang yang berangkat dari daerah Tangerang.

Baca juga: Buruh Bubar, Giliran Mahasiswa Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Gedung DPR

Saat tiba di kawasan Tomang, sebagian massa memili turun dari sepeda motor dan menuntunnya. Sementara yang lainnya tetap mengendarai motor dengan kecepatan yang sangat rendah.

Sejumlah demonstran juga memilih berjalan kaki sembari membawa atribut atau bendera masing-masing organisasi.

Sesampainya di simpang Slipi, Palmerah, Pasma dan Dandim 0503 JB Kolonel Kav I Made Maha Yudhiksa ikut bergabung dalam barisan massa aksi dan berjalan paling depan.

Ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan massa yang melintas di wilayah Jakarta Barat hingga ke depan Gedung DPR.

"Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan serta kelancaran masyarakat yang akan menyalurkan aspirasinya di Istana Negara maupun Gedung MPR/DPR RI," ujar Pasma Royce di Slipi, Selasa.

Baca juga: Sindir Puan Maharani di DPR, Buruh: Dulu Menangis Saat Harga BBM Naik

Sebanyak 673 personel gabungan dari TNI, Polri, hingga Satpol PP juga disiagakan untuk mengawal jalur yang dilintasi massa.

Titik penjagaan termasuk di jalur lintasan di TL (traffic light) Slipi, TL Tomang, TL Grogol, TL Cengkareng, Warung Gantung Kalideres Jakarta Barat, TL Joglo, TL Singalaga, TL Ketapang, TL Glodok, dan Asrama Petamburan.

Unjuk rasa di DPR setidaknya diikuti oleh 2.000 buruh dari wilayah Jabodetabek. Sementara, serikat buruh di daerah lain menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah provinsi.

"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR agar membatalkan kenaikan harga BBM," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dalam demo tersebut, buruh mendesak DPR membentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) dalam membahas kenaikan harga BBM.

"Kami memastikan, jika Panja atau Pansus tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," kata Said.