Singgung Kedekatan Heru Budi dan Jokowi, Fraksi PDI-P Minta Tidak Ada "Penjaga Keluarga" pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DKI Gilbert Simanjuntak mewanti-wanti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk berhati-hati atas kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo saat memasuki momen Pemilu 2024.

Untuk diketahui, Heru selain sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Gilbert meminta Heru bersikap adil dalam pemilu kali ini.

"Adil itu harus dimulai dari pikiran, dari diri sendiri. Lebih terhormat jadi abdi rakyat daripada jadi sekadar penjaga keluarga tertentu," kata Gilbert dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Diminta Jokowi Kendalikan Inflasi, Heru Budi Tambah Stok Pangan Jakarta 2 Kali Lipat

Gilbert mengatakan rakyat pasti mengawasi kinerja para penjabat gubernur pada pemilu serentak ini. Heru yang memiliki kedekatan dengan Jokowi pasti tidak lepas dari sorotan itu.

Menurut Gilbert, hal itu wajar karena ada kekhawatiran pj gubernur menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk cawe-cawe dalam pemilu. 

"Tidak ada jaminan sejumlah 173 kepala daerah yang diangkat akan bersikap netral atau adil dalam Pemilu 2024, baik Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024, maupun Pilkada di bulan November 2024," kata Gilbert.

Jokowi sebelumnya mengumpulkan 197 penjabat (pj) kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (30/10/2023).

Heru menyebut Jokowi memberikan arahan kepada para pj kepala daerah dalam pertemuan itu.

Baca juga: Groundbreaking LRT Jakarta Fase 1B, Menhub Sanjung Heru Budi: Tidak Sia-siakan Jabatan Satu Tahun!

"Pengarahan Pak Presiden semua Pj, 197 (orang)," ujar Heru di Istana Kepresidenan, Senin siang.

Pantauan Kompas.com di lokasi, para pj kepala daerah hadir di Istana sejak pukul 10.30 WIB.

Beberapa yang hadir antara lain Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Pj Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakhrullah.

Hadir pula Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar dan Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Selain itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.