Mulai 22 Juli, Warga Jakarta Dapat Diskon Pajak BBM hingga 80 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memberikan keringanan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) bagi warga.

Kebijakan ini ditetapkan Gubernur Jakarta Pramono Anung melalui Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025 dan mulai berlaku sejak 22 Juli 2025.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan, insentif pajak diberikan untuk membantu menstabilkan kondisi ekonomi, menekan laju inflasi, serta mendukung operasional pertahanan dan keamanan negara.

“Pengurangan PBBKB ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya bahan bakar, terutama bagi kendaraan umum dan kendaraan yang mendukung pertahanan negara. Harapannya, hal ini turut menjaga daya beli masyarakat dan mendorong efisiensi operasional di berbagai sektor", ujar Lusiana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/7/2025).

Baca juga: Pramono Sebut Macet di Jakarta Berkurang karena Dibantu AI

Dalam keputusan gubernur tersebut, terdapat tiga skema pengurangan pajak yang diberikan kepada pengguna bahan bakar kendaraan:

• Pengurangan 50 persen untuk kendaraan pribadi.
• Pengurangan 50 persen untuk kendaraan umum.
• Pengurangan 80 persen untuk kendaraan pertahanan dan keamanan, termasuk tank, panser, kendaraan taktis, pesawat, ambulans, dan kapal rumah sakit.

Lusiana juga mengimbau masyarakat tetap patuh dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, dengan memperhitungkan tarif pengurangan yang sudah ditetapkan.

Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi Jakarta.