APBD DKI 2026 Difokuskan ke 6 Program Strategis, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada enam program strategis.

Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9/2025), Rano menyebut Pemprov DKI memberi perhatian khusus pada ketahanan pangan, penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan transportasi publik dan kemacetan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta penanggulangan banjir.

“Beberapa hal yang menjadi sorotan utama terkait ketahanan pangan, penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, PTSL, serta penanggulangan banjir,” ucap Rano.

Baca juga: Revisi Tunjangan DPRD Jakarta Masih Digodok, Dewan: Kalau Cepat-cepat, Salah Lagi

1. Ketahanan Pangan

Dalam menjaga ketahanan pangan, Rano menyampaikan Pemprov DKI tengah mengembangkan urban farming di seluruh wilayah Jakarta melalui pembentukan 100 kampung mandiri pangan berbasis RW.

“Bahkan sejak 2022 kami telah melaksanakan contract farming dengan berbagai daerah untuk menjaga ketersediaan stok pangan,” kata dia.

2. Penanganan Stunting

Sementara itu, untuk menekan angka stunting, Pemprov DKI menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita stunting, anak dengan masalah gizi, serta ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK).

Distribusi bantuan dilakukan berbasis data by name by address (BNBA).

Baca juga: Mau Dilaporkan Jenderal TNI, Ferry Irwandi: Saya Tidak Dididik Jadi Pengecut

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama. Menurut Rano, Pemprov DKI terus melakukan pembenahan dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran, memperbaiki sarana-prasarana, meningkatkan akses, dan memperkuat kualitas tenaga pengajar.

“Upaya yang kami jalankan mencakup pemanfaatan teknologi pembelajaran, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan kualitas tenaga pengajar. Kami berkomitmen meningkatkan akses, mutu layanan, dan kualitas pendidikan di Jakarta,” jelas Rano.

Baca juga: Dansatsiber TNI Klaim Temukan Dugaan Tindak Pidana Ferry Irwandi

4. Transportasi Publik dan Kemacetan

Untuk sektor transportasi, Pemprov DKI melanjutkan rekayasa lalu lintas jangka pendek, mulai dari penutupan U-Turn, sistem satu arah, perbaikan persimpangan, penertiban parkir liar, hingga kebijakan ganjil-genap.

Pemprov juga mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk manajemen lalu lintas.