JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menata ulang jadwal proyek pembangunan di Ibu Kota.
Menurut dia, tidak seharusnya ada dua atau bahkan tiga proyek kontruksi dikerjakan bersamaan di satu ruas jalan karena membuat kemacetan semakin parah.
Desakan ini muncul setelah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencatat ada 216 ruas jalan dengan panjang 264,58 kilometer yang terdampak pengerjaan konstruksi dan menjadi penyebab kemacetan di Jakarta.
Baca juga: Trotoar TB Simatupang Bakal Disunat demi Atasi Macet
“Jika ada tiga proyek atau galian dalam satu jalan, maka untuk sementara dua proyek atau galian yang lain harus disetop sementara sampai yang satu proyek selesai demi mengurangi dampak macet,” kata Ali, Jumat (22/8/2025).
Ali menegaskan, proyek pembangunan memang penting untuk perbaikan kota.
Namun, pelaksanaannya harus disertai perencanaan yang matang agar tidak merugikan warga.
Ali juga meminta Pemprov DKI turun tangan langsung untuk mengecek sejauh mana pengerjaan proyek di lapangan.
Jika ditemukan adanya keterlambatan atau pekerjaan yang tidak sesuai target, pemerintah diminta tidak ragu menegur kontraktor agar penyelesaian proyek bisa lebih cepat dan tidak semakin memperparah kemacetan.
“Pemprov jakarta harus mengambil langkah tegas untuk menegur pihak ketiga atau yang mengerjakan proyek atau galian tersebut jika memang dalam pekerjaannya terkesan lambat atau bagaimana sehingga menimbulkan macet,” ungkap Ali.
Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta mencatat ada 216 ruas jalan dengan panjang total 264,58 kilometer yang terkena dampak proyek pembangunan di Ibu Kota.
Baca juga: Macet Parah TB Simatupang akibat Banyak Proyek Galian, Mayoritas Milik Pemprov DKI
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan kondisi itu menjadi salah satu penyebab utama kemacetan yang kerap terjadi belakangan ini.
“Berdasarkan hasil inventarisasi Dishub, ada 216 ruas jalan dengan total 264,58 km yang terokupansi akibat pekerjaan konstruksi. Hal ini berdampak terhadap adanya kepadatan lalu lintas di ruas jalan,” kata Syafrin dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).
Menurut Syafrin, proyek-proyek yang tengah berlangsung meliputi pembangunan MRT Jakarta, LRT Jakarta, Tol Harbour Road 2, Jakarta Sewerage Development Project (air limbah), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jaringan utilitas terpadu (SJUT), hingga pembangunan saluran crossing.
Untuk meminimalisasi dampak kemacetan, Dishub DKI bersama kepolisian menerapkan berbagai rekayasa lalu lintas.
Mulai dari pengalihan arus, penerapan contra flow, penutupan persimpangan, pembongkaran jalur cepat-lambat, hingga penempatan petugas lapangan dan flagman dari pihak kontraktor.
Syafrin optimistis, meski sekarang warga harus menghadapi kemacetan, hasil proyek tersebut akan memberikan manfaat besar di masa depan.
“Untuk proyek perkeretaapian dan jalan tol akan memberikan nilai tambah bagi transportasi berkelanjutan dan mobilitas warga. Sementara pembangunan jaringan perpipaan akan meningkatkan sistem pengelolaan air limbah dan penyediaan air minum yang lebih ramah lingkungan,” ungkap Syafrin.
Baca juga: 21 Titik Kemacetan di Jakarta Selatan, TB Simatupang Terparah
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini