Perombakan SKPD Pemprov DKI Disebut untuk Percepat Layanan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, perombakan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Hingga masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berakhir pada Oktober 2017, pelayanan terhadap masyarakat harus dipercepat.

"Itu untuk memantapkan kinerja semua pejabat. Empat bulan kan bukan waktu yang pendek juga untuk sebuah pelayanan masyarakat, kami perlu lebih mempercepat," ujar Agus di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/7/2017).

Baca: Djarot Sebut Perombakan SKPD Menyasar hingga Pejabat Eselon II

Agus menuturkan, perombakan juga dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong karena ada yang pensiun.

SKPD yang akan diganti juga adalah pejabat-pejabat yang sudah terlalu lama menempati jabatan tertentu.

"Misalnya faktor orang sudah terlalu lama di satu posisi, ada faktor kejenuhan. Itu kami lihat supaya 4 bulan ini betul-betul efektif untuk mencapai target-target pembangunan, pelayanan," kata dia.

Agus belum menjelaskan pejabat dari SKPD mana saja yang akan dirombak. Namun, dia memastikan jumlahnya tak sampai ratusan.

"Enggak, enggak nyampe (ratusan)," ucap Agus.

Baca: Beda dengan Ahok, Rencana Djarot Rombak SKPD Harus Dikonsultasikan pada Kemendagri

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebelumnya mengatakan rencana perombakan SKPD akan menyasar pejabat eselon II.

"Semuanya ada, eselon II, III, IV, termasuk mengisi jabatan-jabatan lowong karena ada beberapa jabatan yang kosong, termasuk juga mengisi jabatan para pejabat yang sudah purnatugas," ujar Djarot.

Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk merealisasikan perombakan tersebut.

Dia harus berkoordinasi dengan Kemendagri karena masa jabatannya hanya tinggal beberapa bulan lagi. Oleh karena itu, dia tidak bisa memastikan kapan perombakan akan berlangsung.