Satgas PHK Bakal Launching 1 Mei 2025? Ini Kata Menaker

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kabar yang beredar soal peluncuran Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) yang bakal dilakukan pada 1 Mei 2025 atau saat peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day).

Menurut Yassierli, pemerintah masih menanti momentum peringatan May Day akan dilaksanakan seperti apa.

"Apakah (Satgas PHK) May Day launching atau tidak, ya kita lihat, tergantung nanti ya momentum May Day-nya," ujar Yassierli di Gedung Vokasi Kemenaker, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ia menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Satgas PHK nantinya harus melibatkan pemerintah, serikat pekerja, serta ada perwakilan pengusaha dan akademisi.

Baca juga: Menteri PU Cabut Keputusan Pembentukan Satgas Infrastruktur IKN

Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan draf Instruksi Presiden (Inpres) soal Satgas PHK. "Kita masih menyiapkan draf-nya, draf bersama, kira-kira nanti lingkup dari Satgas-nya apa, kemudian terkait dengan eksekusinya seperti apa," ungkapnya.

"Itu sangat tergantung nanti. Jadi, kalau timnya besar, kemudian melibatkan banyak kementerian, tentu kita berharap lingkup-nya (Satgas) bisa lebih luas. Tidak hanya bicara mitigasi PHK, nanti bisa juga di situ terkait tentang monitoring penciptaan lapangan kerja dan seperti apa. Tapi kalau timnya itu spesifik misalnya, tentu tupoksinya menyesuaikan," paparnya.

Termasuk nantinya, lanjut Yassierli, Satgas PHK diharapkan bisa mencermati data-data kejadian PHK yang selama ini belum terpantau pemerintah.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendukung pembentukan Satgas PHK yang diusulkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Hal itu disampaikan saat sesi tanya jawab bersama pelaku ekonomi dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"Saya tertarik, usulnya si Pak Said ini, adalah Satgas PHK. Ini suatu usul yang sangat baik, saya terima kasih," ujar Prabowo.

Ia menilai, pembentukan Satgas PHK merupakan gagasan yang penting.

Dia pun mendorong agar satgas tersebut segera dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, serikat buruh, kalangan akademisi, rektor, hingga pihak BPJS Ketenagakerjaan guna mengantisipasi dampak PHK.

Selain itu, dia meminta agar Satgas PHK memiliki posko yang representatif serta mampu memetakan secara menyeluruh wilayah yang mengalami PHK dan potensi lapangan kerja yang tersedia.

"Satgas PHK cari posko yang bagus. Kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintah akan bantu saudara-saudara," kata Prabowo.

Baca juga: Pengusaha Kritik Kinerja Satgas Barang Impor Ilegal