Rapat Perdana Danantara dan Komisi XI DPR Digelar Tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat perdana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan Komisi XI DPR RI digelar tertutup pada hari ini, Rabu (23/7/2025).

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, rapat diputuskan berlangsung tertutup untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait strategi bisnis BUMN yang berpotensi mempengaruhi pasar, baik saham maupun investasi.

"Walaupun rapat ini adalah rapat pertama, nanti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Danantara ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pasar, baik itu dalam harga saham atau investasi yang sifatnya tidak boleh diketahui publik lebih awal," ujar Misbakhun saat membuka rapat.

Baca juga: Danantara Garap 22 Program Kerja di Sisa 2025, Restrukturisasi hingga Pengembangan Bisnis BUMN

Oleh karena itu, pembahasan bersama Danantara diputuskan dilakukan dalam rapat tertutup untuk mencegah penyebaran informasi yang bersifat insider.

"Saya minta perhatian kepada seluruh anggota, terhadap bahan rapat yang sifatnya private and confidential untuk dijaga, dan saya nyatakan bahwa rapat ini akan dinyatakan tertutup," kata Misbakhun.

Rapat tersebut dihadiri oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir.

Selain itu dihadiri pula Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Wakil Menteri BUMN Aminudin Ma'ruf.

Sebelumnya, Danantara sudah menggelar rapat perdana dengan Komisi VI DPR RI pada pagi hari ini. Rapat perdana ini membahas rencana kerja PT Danantara Asset Management (DAM) selaku holding operasional di sisa tahun 2025.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI diungkapkan ada 22 program strategis yang akan dikerjakan Danantara. Program-program ini dibagi ke dalam tiga klaster yakni restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan yang bertujuan mendukung optimalisasi portofolio BUMN.

Baca juga: Erick Thohir: Kalau Danantara Bisa 6 Bulan Berlari, Ini Bayi Ajaib

Menurut Dony, untuk mendukung kelancaran 22 program tersebut, DAM akan memprioritaskan penyelesaian tata kelola pendukung bisnis, khususnya pada aspek human capital, keuangan, manajemen risiko, dan aspek legal.

"Kita harapkan dalam lima bulan ke depan kami mampu menyelesaikan 22 program kerja yang sudah kita konsultasikan dan kita bahas secara mendetail dengan Komisi VI selama dua hari," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (23/7/2025).