Bos Agrinas Sebut Hemat Rp 43 Triliun lewat Impor 105.000 Mobil Kopdes dari India
JAKARTA, KOMPAS.com - PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengimpor 105.000 unit mobil dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao De Sousa Mota mengklaim, pembelian kendaraan dari produsen di India tersebut telah menghemat penggunaan APBN hingga Rp 43 triliun. Sebab, harga yang didapat hampir setengah lebih murah dibandingkan produk sejenis di pasar Indonesia.
Baca juga: Dasco Minta Impor 105.000 Pikap India Ditunda, Dirut Agrinas: Kami Manut Saja
Ia menuturkan, jika menggunakan e-katalog pemerintah, total biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana Koperasi Merah Putih tersebut mencapai Rp 121 triliun. Namun melalui skema pembelian langsung ke pabrikan, anggaran dapat ditekan sekitar Rp 43 triliun.
"Kalau menggunakan e-katalog itu cost-nya sudah kami hitung sekitar Rp 121 triliun. Tetapi dengan kami menggunakan direct buying kepada perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik langsung, kami bisa mengefisiensikan sekitar Rp 43 triliun," ucap Joao saat ditemui Kompas.com di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, faktor harga memang menjadi salah satu pertimbangan Agrinas memilih mengimpor mobil ketimbang membeli dari dalam negeri.
Di sisi lain, kapasitas produksi nasional dinilai belum mampu memenuhi pengadaan pikap 4x4 dengan total 70.000 unit dalam kurun waktu yang ditetapkan Agrinas.
Baca juga: Agrinas Impor 105.000 Kendaraan dari India, Pengusaha Minta Pemerintah Lindungi Industri Lokal
Joao mengatakan, jika dipaksakan membeli dari pasar domestik, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas disribusi komoditas lainnya.
"Produksi mobil nasional kita juga sekarang ini cuma 70.000, kalau nggak salah. Kalau kita tambahkan lagi beli 70.000 dari pasar, yang ada itu stok sendiri tidak ada. Selain stoknya tidak ada, harganya mahal, nanti kita bisa memutus distribution yang lain gitu," jelasnya.
"Jadi dengan mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak," imbuh dia.
