Purbaya Pastikan APBN 2026 Belum Akan Direvisi, Posisi Fiskal RI Masih Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meskipun kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian.

Menurut Purbaya, hingga saat ini pemerintah belum melihat kebutuhan mendesak untuk mengubah postur APBN karena kondisi penerimaan negara masih relatif baik untuk menopang belanja pemerintah.

“Sebelumnya banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN-nya? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan APBN 2026 sejak awal memang dirancang dalam kondisi defisit agar pemerintah memiliki ruang untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Baca juga: Defisit APBN Februari 2026 Capai Rp 135,7 Triliun, Purbaya: Masih Sesuai Desain Fiskal

Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat penyerapan belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha dapat dirasakan lebih cepat.

“Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa,” kata Purbaya.

Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila tekanan ekonomi global meningkat dan berpotensi memengaruhi kondisi fiskal domestik.

Menurut Purbaya, penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk perubahan pada APBN, tetap dimungkinkan jika situasi ekonomi ke depan memerlukan langkah tersebut.

“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” ujarnya.

Baca juga: Jurus Purbaya Redam Lonjakan Harga Minyak: Pastikan APBN Masih Kuat hingga Tak Naikkan Harga BBM

Ia juga meminta masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Menurut dia, pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan sektor energi, khususnya produksi minyak dan gas bumi.

Optimalisasi lifting migas diharapkan dapat menopang penerimaan negara sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dalam beberapa tahun mendatang.