Airlangga-Luhut Sebut Kenaikan Harga CPO-Nikel Jadi Kompensasi Minyak Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut kenaikan harga minyak sejumlah komoditas ekspor bisa menjadi kompensasi pembelian minyak mentah yang sedang melambung tinggi.

Pernyataan itu Airlangga sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Airlangga mengatakan, kenaikan harga minyak dunia akibat perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS) juga membuat Indonesia mendapatkan windfall (keuntungan) dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kemudian kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas (minyak dan gas) dan komoditas,” ujar Airlangga.

Baca juga: Kemenkeu: Konflik Timur Tengah Bisa Tekan Inflasi dan Rupiah, tapi APBN Berpotensi Dapat Windfall

Menurut Airlangga, biasanya kenaikan harga minyak turut mengerek harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nikel, emas, dan tembaga.

“Nah kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan gitu,” kata Airlangga.

Meski demikian, Airlangga tidak merincikan berapa besaran pajak tambahan dimaksud.

Ia hanya menyebut, wacana penarikan pajak tambahan terhadap sejumlah komoditas itu bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang tengah disiapkan.

Baca juga: Luhut: Minyak Bisa Tembus 150 Dollar AS per Barrel Jika Perang Iran-Israel Membesar

Perppu tersebut digodok guna mengantisipasi situasi krisis ekonomi yang timbul akibat lonjakan harga minyak dunia.

“Kita persiapkan mengenai timing tentu keputusan politik Pak Presiden, tetapi ini yang isinya Perpu yang kemarin kami persiapkan pada saat Covid Pak, kita sesuaikan berbeda,” ujar Airlangga.

Melalui Perppu itu, pemerintah juga bisa mengubah postur anggaran lintas program, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Lalu, membebaskan bea masuk impor dan pembebasan bahan baku tertentu agar ekspor tetap berjalan hingga pengaturan penerimaan negara PPh dan PPn dalam kondisi darurat.

“Ini bisa kita rubah tanpa DPR Pak, dengan Perpu ini kita langsung pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan,” kata Airlangga.

Baca juga: Prabowo Ungkap Jurus Hemat Pakistan: Gaji Menteri-DPR Dipotong, Kerja 4 Hari