Lucky Hakim Mulai Magang di Kemendagri, Apa yang Akan Dikerjakan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim mulai menjalani sanksi berupa magang selama tiga bulan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (6/5/2025) hari ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA menuturkan bahwa Lucky akan menjalani sejumlah pembinaan pada hari pertama magang.

"Hari pertama ini briefing kompetensi Kemendagri bidang administrasi wilayah, seperti kerja sama daerah, pelayanan publik, pelayanan umum, soal kecamatan, kelurahan, perbatasan," ujar Safrizal di Kantor Kemendagri, Selasa.

Kemudian, Lucky akan belajar tentang tugas ketenteraman, ketertiban umum, kebakaran, bencana, perkotaan, dan segala kompetensinya sebagai bupati.

Selain itu, Lucky juga akan diajak untuk menyaksikan pelayanan atau pekerjaan Dirjen Adwil sehari-hari.

"Termasuk ketika menghadapi juga tamu-tamu kepala daerah yang lain sehingga betul-betul dimanfaatkan oleh Pak Lucky untuk belajar," ujar Safrizal.

Menurut Safrizal, pengalaman belajar yang diperoleh Lucky ini  jarang didapat oleh para kepala daerah lainnya.

"Langsung dibimbing oleh para Dirjen yang ada di Kemendagri, memang judulnya sanksi, tapi akan diberikan dalam bentuk pembinaan," kata dia.

Dengan demikian, Lucky tidak hanya mendapatkan pelajaran teori, tetapi juga langsung praktik di lapangan.

"Bukan cuma teori-teori, tapi langsung kepada praktik-praktik penyelenggaraan, sambil pengenalan semua ketentuan peraturan yang berlaku di lingkup Kemendagri sampai di daerah," ujar Safrizal.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi berupa magang selama tiga bulan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim.

Sanksi ini diberikan setelah Lucky kedapatan melakukan perjalanan ke Jepang tanpa mengajukan izin resmi.

Magang Lucky Hakim di Kemendagri akan dimulai pada Senin (28/4/2025).

Lucky dijadwalkan mengikuti berbagai kegiatan dan bertemu dengan para direktur jenderal di lingkungan Kemendagri.

Hal ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran langsung mengenai tata kelola pemerintahan.