Keracunan MBG Terjadi Lagi, Anggota DPR Minta BGN Perhatikan 3 Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyatakan, ada tiga aspek yang harus diperhatikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) supaya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) tidak terjadi lagi.

"Jika ketiga poin di atas tidak terpenuhi, maka kejadian serupa akan terus berulang," kata Irma saat dihubungi, Rabu (23/7/2025).

Irma menyebutkan, poin pertama yang harus diperhatikan adalah kualitas vendor penyedia MBG.

Politikus Partai Nasdem ini meminta agar kondisi dapur dan peralatannya sesuai dengan standar yang ada.

"Sehingga dapur dan peralatan tidak sesuai standar," ujar dia.

Dua poin lainnya yakni soal kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari lapangan maupun dari pusat.

"Kedua, kualitas SDM. Ketiga, kualitas SDM dari BGN sendiri seperti koki, ahli gizi, dan pemeriksa," kata Irma.

Irma menekankan betul agar BGN memerhatikan tiga aspek ini, khususnya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"BGN harus betul-betul memperhatikan kesiapan para vendor dan kualitas SDM BGN yang ditempatkan di dapur atau SPPG," kata dia.

Keracunan MBG

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan keracunan massal siswa akibat MBG kembali terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebanyak 111 siswa dan siswi sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 8 Kota Kupang, NTT, dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Kota Kupang setelah menyantap MBG pada Selasa (22/7/2025).

Ratusan murid itu menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SK Lerik, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Mamami.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena (Melki Laka Lena), mengatakan dinas kesehatan (dinkes) setempat dan Dinkes Kota Kupang, serta Balai Besar POM di Kupang, telah menerjunkan tim untuk mempelajari secara detail terkait kasus tersebut.

Menurut Melki, Dinkes Provinsi NTT kini membantu Dinkes Kota Kupang untuk melakukan surveilans epidemiologi agar mencari tahu penyebab dari ratusan siswa ini mengalami keracunan setelah menyantap makan bergizi itu.

"Sudah ada pembagian tugas bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dapat membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dalam hal ini Dinkes Provinsi membantu Dinkes Kota untuk melakukan surveilans epidemiologi agar mencari tahu bagaimana sampai anak-anak ini mengalami ini (keracunan). Dugaan peristiwa keracunan MBG atau peristiwa lain," kata Melki kepada Kompas.com, Selasa (22/7/2025) malam.