DPR Sudah Bahas Perampasan Aset dan Evaluasi Tunjangan? Ini Kata F-PKB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat tertutup antara pimpinan DPR dan seluruh ketua fraksi partai di parlemen pada Kamis (4/9/2025) belum menyentuh pembahasan evaluasi tunjangan lain selain tunjangan perumahan.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa rapat pada Kamis hari ini masih sebatas membicarakan langkah awal untuk mentransformasi DPR agar lebih baik dalam menjalankan tugas.

“Ya, semua bersepakat untuk mentransformasi DPR agar lebih baik kinerjanya. Baik dalam pengawasan dan menerima aspirasi dan lain-lain,” ujar Jazilul saat ditemui usai rapat.

Oleh karena itu, lanjut Jazilul, pembahasan masih sangat umum dan belum spesifik membahas satu per satu tuntutan publik, termasuk tunjangan-tunjangan DPR selain perumahan yang telah disetop.

“Enggak, enggak, enggak bahas itu. Kita tadi pada hal yang sangat umum. Satu kita dalam soliditas untuk melihat dan memperbaiki DPR menjadi lebih baik kinerjanya,” ucap Jazilul.

Selain itu, Jazilul juga memastikan bahwa dalam rapat perdana ini belum menyinggung RUU Perampasan Aset, yang menjadi salah satu tuntutan masyarakat untuk segera disahkan.

“Enggak juga, enggak,” ucap Jazilul saat ditanya apakah RUU Perampasan Aset turut dibahas dalam rapat.

Namun, Jazilul menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang telah disampaikan publik ke DPR akan ditindaklanjuti lewat pertemuan-pertemuan selanjutnya.

“Baru awal, kan ini baru pertemuan, nanti ada ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang lain pastinya kan. Ada detail-detail kegiatannya,” ungkap Jazilul.

“Tadi disampaikan itu saja bahwa kita semua fraksi, pimpinan DPR bersepakat untuk mentransformasi DPR ini agar lebih baik. Belajar dari semua kejadian yang ada. Artinya apa? Kita mendengarkan aspirasi itu saja,” kata Jazilul.

Rapat DPR dan pimpinan fraksi

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan DPR RI menggelar rapat tertutup bersama seluruh pimpinan fraksi pada Kamis (4/9/2025), untuk membahas tindak lanjut tuntutan publik dalam aksi demonstrasi beberapa hari terakhir, hingga langkah transformasi DPR RI.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dia didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR,” kata Puan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis.

Puan menjelaskan, rapat tersebut telah menyepakati dua hal utama, yakni penghentian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR, serta moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi.

“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” lanjutnya.

Puan juga menegaskan DPR akan terus memperbaiki diri dengan mendengar aspirasi masyarakat.

Dia bahkan menyatakan akan memimpin langsung agenda reformasi lembaga legislatif.

“Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun. Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” ucap politikus PDI-P itu.