Prabowo Reshuffle Kabinet, PDI-P Harap Menteri Baru Berintegritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P Aria Bima berharap para menteri yang baru bergabung ke kabinet Presiden RI Prabowo Subianto benar-benar memiliki integritas.

Harapan itu disampaikan menyusul perombakan kabinet yang ditandai dengan pelantikan empat menteri dan satu wakil menteri di Istana, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore.

“Kita hormati kalau Pak Presiden melakukan reshuffle, itu domain dari Pak Presiden. Yang jelas integritas lebih penting. Integritas lebih penting, yang bisa menopang kehendak subjektif Presiden,” kata Aria Bima, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin.

Menurut dia, reshuffle kabinet memang menjadi hak prerogatif presiden.

Namun, dia mengingatkan bahwa integritas harus menjadi satu pertimbangan utama di tengah kompleksitas persoalan bangsa.

Dia menilai, kapasitas dan kapabilitas memanglah penting.

Akan tetapi, beban persoalan nasional maupun tantangan global membutuhkan menteri yang berpegang teguh pada integritas.

“Kalau soal pintarnya relatif cukup, karena beban persoalan bangsa ini dalam tantangan dan ancaman global dengan situasi nasional yang tidak begitu bagus, maka kemampuan kolektif kabinet ini harus benar-benar dicari orang yang eksekutif,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Aria juga menilai wajar bila partai politik mendapat porsi dalam konfigurasi kabinet.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa mereka yang dipilih harus tetap berkompetensi, berkapasitas, dan memiliki orientasi pada kepentingan bangsa.

“Ambil orang-orang partai yang memang punya kompetensi, kapabilitas, kapasitas, dan integritas. Lebih soft skill, lebih punya narasi untuk kepentingan bangsa dan negara daripada sekadar kepentingan kelompok dan dirinya,” tutur Aria.

Politikus PDI-P itu pun mengingatkan bahwa menteri adalah pembantu presiden, bukan kepanjangan tangan partai di pemerintahan.

“Yang butuh menteri itu presiden, bukan partai politik. Jangan ditawar-tawarkan,” kata dia.

Dalam reshuffle kali ini, Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Purbaya sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain itu, anggota DPR Fraksi Golkar Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding.

Kemudian, Ferry Juliantono diangkat sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.

Ferry sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi.

Adapun Irfan Yusuf atau Gus Irfan dipercaya sebagai Menteri Haji dan Umrah setelah sebelumnya menjabat Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah.

Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Dalam prosesi pelantikan, mereka mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo, lalu menandatangani berita acara pelantikan.