Kemenhan Minta Modernisasi Alutsista Tak Diseret ke Ranah Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meminta upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang tengah dilakukan tidak diseret buat kepentingan politik.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra dalam jumpa pers di kantor Kemenhan, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Dia merespons soal tuduhan dugaan korupsi dalam rencana pembelian jet tempur Dassault Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar yang kontraknya sudah dibatalkan karena alasan fiskal tak mencukupi.

Selain itu, Herindra juga membantah kabar Kemenhan menggandeng PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dalam kontrak pengadaan alutsista.

Baca juga: Pembatalan Kontrak Jet Mirage Tak Ganggu Relasi Indonesia-Qatar

"Kami mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional hanya demi kepentingan politik sesaat. Stop penyebaran informasi sesat fitnah dan hoaks," kata Herindra.

Menurut Herindra, Kemenhan tetap melanjutkan kontrak pengadaan jet tempur Rafale dengan Dassault dari Perancis buat modernisasi alutsista dan pemenuhan target kekuatan minimum esensial pertahanan.

“Salah satunya adalah pembelian pesawat tempur Rafale Dassault dari Perancis, yang akan segera hadir secara bertahap ke Indonesia. Pesawat tempur ini kami yakini dapat memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia,” kata Herindra.

PT TMI disebut terlibat dalam kontrak modernisasi alutsista. Namanya disebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Baca juga: Kemenhan Tegaskan Tak Punya Kontrak Pembelian Alutsista dengan PT TMI

Dalam dokumen Raperpres tersebut, tertulis rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

Sejumlah petinggi PT TMI disebut-sebut merupakan rekan-rekan seangkatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mereka adalah seperti Komisaris Utama PT TIM Glenny H Kairupan dan dewan komisaris Judi Magio Yusuf.

Glenny dan Judi disebut adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer. Keduanya saat ini aktif sebagai kader Partai Gerindra.

Sementara Direktur Utama PT TMI Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL.

Baca juga: Kemenhan Bakal Tempuh Jalur Hukum Respons Isu Korupsi Mirage dan PT TMI

Herindra mengatakan, seluruh informasi tentang kontrak modernisasi alutsista antara Kemenhan dengan PT TMI tidak benar.

"Sering terjadi informasi informasi saat ini dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses diplomasi pengadaan alusista. Kami di Kementerian Pertahanan menyayangkan adanya fitnah dan pelemahan tersebut," papar Herindra.