Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bahas Transformasi Bulog Mulai Jumat Mendatang

Kompas.com - 26/11/2024, 20:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, transformasi Perum Bulog menjadi badan khusus pangan akan mulai dibahas pada Jumat (29/11/2024) mendatang.

Zulhas, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa pemerintah telah sepakat untuk mengubah Perum Bulog menjadi badan otonom yang akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Atas persetujuan rapat, izin Bapak Presiden, kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog agar seperti apa," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa (26/11/2024).

Zulhas menjelaskan, Bulog bakal diubah menjadi lembaga nonkomersial untuk tujuan besar swasembada pangan.

Baca juga: Tantangan Perubahan dan Transformasi Bulog

Lewat perubahan ini, Perum Bulog bakal menyerap komoditas pangan dari para petani, dan menyalurkan kepada masyarakat pada saat dibutuhkan.

Dengan demikian, fungsi Bulog tak melulu berkutat pada stok beras.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menambahkan, Bulog akan berfungsi untuk menstabilkan harga dan menjaga stok pangan.

"Kemungkinan akan kita bawa ke sana (lembaga bertanggung jawab) langsung ke presiden. Di saat panen raya itu mesti ada satu badan, ada satu lembaga yang bisa diperintah untuk menyerap hasil panen petani," ucap Sudaryono.

Ia menyebutkan, fungsi Bulog bakal kembali kepada tujuan awal, yaitu sebagai badan urusan logistik.

Baca juga: Demi Swasembada Pangan, Bulog Tak Lagi Komersial

Selama ini, Bulog masih harus menjalankan fungsi korporasi untuk mengambil keuntungan.

Sementera itu, setelah diubah, Bulog memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah pemerintah meski harus menanggung biaya beban.

"Sama seperti PLN atau Pertamina yang ditugasi urusan subsidi kan sama. Dia jualan listrik atau jualan bahan bakar komersil, tapi juga ada melayani subsidi. Jadi ada public service obligation-nya juga jalan. Jadi tidak perlu komersil," kata Sudaryono menjelaskan.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau