PDI-P Perkirakan Prabowo Baru "Reshuffle" Menteri 3 Bulan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah memperkirakan, Presiden Prabowo Subianto baru akan melakukan reshuffle atau perombakan terhadap menterinya dalam 3-4 bulan lagi.

Menurut Said, Prabowo membutuhkan waktu lebih lama untuk menilai kinerja para menterinya meski pemerintahan Prabowo sudah melewati masa 100 hari pertama.

"100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun, nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle," ujar Said kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Said mengatakan, jika melihat capaian 100 hari pemerintahan Prabowo, sebenarnya kinerja mereka luar biasa karena kepuasan publik mencapai di atas 80 persen.

Baca juga: Bantah Isu Reshuffle, Gerindra: Itu Desas-Desus dari Mana Ya?

Namun, ia tetap berharap Presiden bisa mengevaluasi menterinya yang masih tertatih-tatih.

"Ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan yang justru membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," ujar Said.

Ia pun yakin Prabowo punya pertimbangan mengenai menteri mana saja yang layak dicopot maupun perlu ditingkatkan kinerjanya.

"Jadi hemat saya, Presiden sesungguhnya lebih tahu mana yang layak di-reshuffle, mana yang diteruskan, dan mana kementerian yang perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai asta cita sebagai mimpi Presiden," ujar Said.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Istana: Hanya Presiden Prabowo yang Tahu

Kendati demikian, PDI-P juga menyoroti sejumlah hal terkait kebijakan menteri di era Prabowo.

Salah satu yang paling disoroti adalah kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer berjualan elpiji 3 kg yang membuat publik berteriak.

Said mengatakan, kasus tersebut mesti menjadi pelajaran agar pemerintah mempersiapkan kebijakan dengan matang.

"Kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya. Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota," imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo melempar sinyal bakal merombak kabinet dengan menyebut bakal menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam. 

Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih.

Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," imbuhnya.