Yakin Menteri Golkar Aman dari "Reshuffle", Bahlil: Presiden Tahu Betul Kualitas Kami

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meyakini bahwa kader-kader Partai Golkar di Kabinet Merah Putih akan baik-baik saja dari rencana reshuffle.

Hal ini disampaikan Bahlil merespons isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan kabinet terhadap para pembantunya yang tidak seirama.

Bahlil mengatakan, Golkar merupakan partai di Koalisi Pemerintah yang paling mendukung kebijakan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja, karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Baca juga: Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden

Bahlil lantas menyebut bahwa kader Partai Golkar di jajaran pemerintahan ada 14 orang, terdiri dari menteri, wakil menteri, dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Ia pun meyakini bahwa Presiden Prabowo sudah memahami kualitas kader Partai Golkar.

Oleh sebab itu, Bahlil tidak khawatir dengan isu perombakan kabinet yang tengah menjadi pembahasan publik.

“Kami anggota kabinet kan dari Golkar ini ada sekitar delapan menteri, tiga wakil menteri, satu Gubernur Lemhannas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas kader-kader Partai Golkar,” kata Bahlil.

“Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Baca juga: PDI-P Perkirakan Prabowo Baru Reshuffle Menteri 3 Bulan Lagi

Bahlil pun enggan berandai-andai soal rencana reshuffle yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

Dia bilang, perombakan kabinet adalah hak mutlak Kepala Negara.

“Jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisis berlebihan tentang apa yang menjadi hak proaktif Bapak Presiden,” kata Bahlil.