Gandeng Polri, Komdigi Gelar Operasi Bersama Berantas Fake BTS dan Judol

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bekerja sama untuk menindak jaringan fake Base Transceiver Station (BTS) dan judi online yang meresahkan masyarakat.

Keduanya menegaskan komitmen mereka untuk menggelar operasi penindakan bersama terhadap pelaku kejahatan digital.

Fake BTS, yang kerap disalahgunakan untuk aksi penipuan dan penyebaran informasi ilegal, serta judi online, yang merugikan ekonomi masyarakat, menjadi fokus utama dalam kerja sama ini.

Baca juga: Komdigi Ungkap Penggunaan Fake BTS untuk Sebar SMS Penipuan

“Keamanan ruang digital adalah prioritas. Tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan siber yang mengancam ketertiban publik,” kata Meutya Hafid dalam keterangan resmi, Senin (10/3/2025).

“Kolaborasi erat antara pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan tepercaya,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolri menambahkan bahwa kerja sama ini akan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi canggih dan peningkatan kapasitas personel, sehingga tindakan hukum terhadap pelanggar dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

Baca juga: Komdigi Sebut Pembatasan Media Sosial Anak Bukan untuk Batasi Informasi

“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan digital secara sistematis dan berkelanjutan,” tegas Kapolri.

Kasus fake BTS ini terungkap setelah Komdigi menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya SMS penipuan yang dikirim bukan oleh operator seluler resmi.

Dengan menggunakan perangkat fake BTS atau BTS palsu, para pelaku dapat memancarkan sinyal seolah-olah sebagai BTS operator resmi.

Dengan cara ini, kata dia, pelaku mengirim SMS secara massal ke ponsel di sekitarnya tanpa terdeteksi oleh sistem operator.

Melalui metode tersebut, SMS penipuan dapat langsung menjangkau masyarakat, misalnya menawarkan hadiah palsu atau meminta data pribadi, tanpa melewati jaringan resmi.

Pengambilan data pribadi secara ilegal ini pun sulit dilacak oleh pihak operator.