Anggota DPR Desak Diungkapnya Perusahaan yang Terlibat Beras Oplosan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mendesak pemerintah untuk mengungkap perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dan terbukti dalam praktik pengoplosan beras.

Menurutnya, pemerintah harus transparan dalam kasus ini, karena beras merupakan bahan pokok penting bagi masyarakat.

"Pemerintah tidak boleh menutup-nutupi identitas pelaku, terlebih jika perusahaan besar terlibat dalam praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Ini masalah serius karena menyangkut bahan pokok yang sangat vital," ujar Daniel dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).

Baca juga: Kapolri Sambut Perintah Prabowo: Satgas Pangan Bergerak Usut Beras Oplosan

Praktik beras oplosan, tegas Daniel, telah mencederai hak konsumen dan petani yang sudah berjuang memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya membuka nama perusahaan, tetapi juga menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

"Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usaha," ujar Daniel.

Terungkapnya kasus beras oplosan juga harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam pengawasan distribusi pangan.

Baca juga: Prabowo: Negara Rugi Rp 100 Triliun per Tahun Akibat Beras Oplosan

Menurutnya, perlu ada reformasi terhadap sistem tata niaga produk pangan, demi mencegah praktik serupa kembali terulang.

"Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Segera lakukan reformasi sistem tata niaga pangan kita. Jika tidak ada perbaikan menyeluruh, kasus ini bisa terulang kembali," ujar Daniel.

Pidana

Kasus beras oplosan ini juga sudah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Tegasnya, praktik mengoplos beras merupakan bentuk penipuan dan pidana yang harus ditindak aparat penegak hukum.

Prabowo pun telah menginstruksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut kasus beras oplosan.

"Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana," tegas Prabowo saat meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/7/2025).

Dok. Humas Perum Bulog Presiden RI Prabowo Subianto meninjau stok beras di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Bentangan, Klaten, Senin (21/7/2025).

Baca juga: Prabowo Perintahkan Usut Beras Oplosan, Kejagung Siap Bergerak

Berdasarkan laporan yang diterima Prabowo, praktik curang beras oplosan telah merugikan masyarakat hampir Rp 100 triliun setiap tahunnya.

Jelasnya, pemerintah sudah setengah mati mencari uang dengan mengoptimalkan pemasukan dari pajak dan bea cukai. Namun di sisi lain, justru ada oknum yang meraih keuntungan lewat praktik yang merugikan masyarakat.

Baca juga: Negara Rugi Rp 100 Triliun Akibat Beras Oplosan, Prabowo: Padahal Kita Setengah Mati Cari Uang ...

"Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat, untuk memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak," ujar Prabowo.

"Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," sambungnya menegaskan.