Cak Imin: Saatnya Pilkada Dievaluasi Total, Ditunjuk Pusat atau Dipilih DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus dievaluasi total.

Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemeirntah pusat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah.

"Saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total, manfaat dan mudaratnya," kata Cak Imin dalam acara Hari Lahir ke-27 PKB di JICC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.

Baca juga: Prabowo Hadiri Harlah ke-27 PKB, Datang Diapit Puan dan Cak Imin

"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipiih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air," ujar dia melanjutkan.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terpantau bertepuk tangan saat Muhaimin melemparkan gagasan tersebut.

Muhaimin mengeklaim, usul tersebut sudah pernah ia sampaikan langsung kepada Prabowo.

Baca juga: Jika DPR Menolak Putusan MK

Menurut dia, perlu ada penyempurnaan tata kelola politik nasional agar benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional.

Cak Imin mengatakan, banyak bupati dari PKB ang mengeluhkan konsolidasi pemerintahan daerah terhambat proses politik yang terlalu panjang.

"Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tetapi PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi," kata Cak Imin.

Baca juga: Mahfud Nilai Putusan MK Kembali Munculkan Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Pilkada tidak langsung

Ini bukan kali pertama wacana pilkada tidak langsung mengemuka setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

Dalam pidatonya di HUT Partai Golkar, Desember 2024 lalu, Prabowo menyinggung soal biaya penyelenggaraan Pilkada langsung yang dianggap terlalu mahal.

Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang dianggap lebih efisien proses pemilihannya.

Baca juga: Dari Prabowo ke PKB: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Mencuat

Menurut dia, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD.

Selebihnya, para legislator di tingkat daerah lah yang memilih bupati hingga gubernur. 

Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.