Banggar DPR Yakin Pembangunan IKN Tidak Akan Mangkrak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meyakini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan mangkrak.

"IKN tidak akan pernah mangkrak, karena itu amanat undang-undang," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Ketua DPP PDIP ini menilai pembangunan IKN itu berkelanjutan. Apalagi Banggar DPR RI selalu menyiapkan anggaran.

"Setiap tahun kami anggarkan bahwa besaran anggarannya itu fluktuatif, itu sesuai kebutuhan prioritas tentu. Tapi pasti anggaran otorita IKN selalu ada," ujar dia.

Baca juga: Gibran Diusulkan Berkantor di IKN, Cak Imin Serahkan ke Prabowo

Bahkan, menurut Said, kemungkinan akan ada peningkatan terkait anggaran untuk Otorita IKN tahun depan.

"Kalau melihat kekuatan fiskal kita di 2026, insya Allah otorita IKN akan ada peningkatan," ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya juga ada desakan agar Presiden RI Prabowo Subianto segera menerbitkan keputusan presiden (keppres) penetapan IKN menjadi ibu kota.

Bukan hanya itu, bahkan ada juga usulan dari Partai Nasdem soal moratorium jika IKN tak kunjung ditetapkan sebagai ibu kota negara.

Baca juga: Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Keppres IKN, jika Tidak Kaji Ulang Pemindahan Ibu Kota

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa menilai, pemerintah harus menyesuaikan arah pembangunan IKN sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada.

"Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional," ujar Saan dalam jumpa pers mengenai sikap Nasdem atas IKN di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

Saan memaparkan, pemerintah perlu mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga dapat menggunakan IKN sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau telantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang," jelasnya.