Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri P2MI Ungkap Permintaan Pekerja Migran Menurun di Malaysia, Taiwan, hingga Hongkong

Kompas.com - 25/07/2025, 19:33 WIB
Kiki Safitri,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, tren pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri saat ini mengalami penurunan.

“Kalau tren sih, ini justru agak menurun. Karena permintaan dari luar negeri ini agak menurun, slow down ya,” kata Karding di Kemensos, Jumat (25/7/2025).

“Tetapi menurut saya itu kesempatan baik. Asal kita mengirim yang tersertifikasi,” lanjut dia.

Menurutnya, beberapa negara yang selama ini menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia tercatat mengalami penurunan permintaan tenaga kerja.

Baca juga: Pemerintah Bakal Pangkas Proses Sertifikasi Pekerja Migran yang Tidak Penting

“Semua turun. Malaysia agak turun. Kemudian Taiwan, Hongkong juga turun,” jelas dia.

Meski begitu, ada beberapa negara yang justru menunjukkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor tertentu.

“Yang agak bertambah, itu Jepang, mintanya perawat, keamanan, dan sopir,” katanya.

Sementara itu, untuk Arab Saudi, Karding menegaskan bahwa saat ini Indonesia belum membuka secara resmi penempatan pekerja migran ke negara tersebut.

“Arab Saudi kita belum buka. Jadi Arab Saudi yang berangkat itu masuk dalam kategori non-prosedural,” tegas dia.

Baca juga: Menteri P2MI Siapkan Mitigasi Pekerja Migran Terdampak Perang Kamboja - Thailand

Karding menegaskan pentingnya memprioritaskan keberangkatan tenaga kerja yang tersertifikasi dan melalui jalur resmi agar perlindungan terhadap pekerja migran dapat dilakukan secara optimal.

“Ya, sebenarnya syarat agar mereka aman memang agak ketat ya. Jadi misalnya harus punya hasil pemeriksaan cek kesehatan fisik mental, harus ada sertifikasi,” kata dia.

“Sertifikasi kan berarti harus pelatihan berapa bulan, kalau untuk bahasa ke Jepang apa semua. Terus juga harus ada, misalnya BPJS. Kalau itu sih (BPJS) bisa cepat,” tegasnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau