Tindaklanjuti Arahan Prabowo soal Tambang Ilegal, Kemenko Polkam Pantau Kinerja Gakkum ESDM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan tambang ilegal yang disebut merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah dan dibekingi oleh jenderal maupun purnawirawan jenderal TNI/Polri.

Wakil Menko Polkam Lodewijk F Paulus mengatakan, pemerintah sebelumnya sempat merencanakan pembentukan desk khusus untuk menangani tambang ilegal.

Namun, langkah itu kemudian diselaraskan dengan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru saja membentuk Deputi Penegakan Hukum (Gakkum).

“Tentunya masalah tambang ilegal tadinya kita akan membentuk desk. Tetapi, karena Kementerian ESDM sudah membentuk Deputi Penegakan Hukum, maka kita monitor dari apa yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terkait dengan ini. Ya nanti kita monitor hasilnya seperti apa," kata Lodewijk, saat ditemui di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Minggu (17/8/2025) siang.

Baca juga: Pemerintah Tak Akan Pandang Bulu Melibas Tambang Ilegal, meski Dibekingi Jenderal

Menurut dia, Deputi Gakkum ESDM baru dibentuk sehingga hasil kerja masih ditunggu.

Lodewijk menegaskan, komitmen pemerintah dalam memberantas tambang ilegal berlaku untuk semua pihak, tanpa pandang bulu, termasuk oknum jenderal TNI maupun Polri jika terbukti terlibat.

“Kan, namanya peraturan atau undang-undang kan tidak pandang bulu. Tidak mengatur kalau jenderal boleh melanggar, kalau ini boleh melanggar. Semuanya tentunya di depan mata hukum itu sama," tegas politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya diberitakan, dalam pidato kenegaraan perdananya, Presiden Prabowo menyoroti 1.063 tambang ilegal yang tersebar di Indonesia dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun.

Baca juga: Pemerintah Akan Bangun Gedung 40 Lantai, Kelola Dana Umat Rp 500 T per Tahun

Prabowo memberi peringatan keras kepada semua pihak yang membekingi aktivitas tersebut, termasuk oknum aparat atau purnawirawan jenderal.

“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).