DPR-Pemerintah Gelar Rapat Tertutup soal RUU Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat panitia kerja (Panja) tertutup dengan pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).

"Iya (rapat tertutup). Masih, masih. Masih pembahasan. Panja pemerintah dengan Panja kita (DPR)," kata anggota Komisi VIII DPR RI Achmad, Sabtu.

Politikus Partai Demokrat itu menyampaikan, ada sejumlah pihak dari pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut.

Baca juga: DPR Akan Rapat Maraton pada Akhir Pekan, Kebut RUU Haji dan Umrah

Mereka adalah perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan kementerian lain yang berkaitan dengan masalah haji.

"Ada dari kementerian yang terkait dengan masalah haji ini gitu. Iya (bahas DIM) sampai besok. Lanjut maraton," tutur dia.

Lebih lanjut, Achmad menuturkan, pembahasan tertutup dilakukan agar lebih fokus.

Selain itu, kata dia, mungkin saja ada hal-hal krusial.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Mulai Bahas DIM RUU Haji, Targetkan Pengesahan 26 Agustus 2025

Nantinya, kata Achmad, UU ini bakal diselaraskan dengan UU Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Ini cuma supaya fokus aja kegiatan ini, ya. Mungkin ada hal-hal yang krusial. Tapi pada umumnya kita ingin peningkatan pelayanan masalah haji ini, kualitasnya ditingkatkan," kata Achmad.

"Makanya oleh pemerintah sekarang pengelolaan haji itu khusus dibuat Kementerian Pengurusan Haji supaya pelayanan lebih baik," imbuh dia.

Baca juga: BP Haji Akan Disahkan Menjadi Kementerian dalam Rapat Paripurna DPR Selasa Depan

Sebagai informasi, RUU Haji dan Umrah telah disepakati menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Keputusan ini diambil DPR RI dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (24/7/2025).

Saat ini, pemerintah dan DPR RI tengah mengebut pembahasan DIM dengan target disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa (26/8/2025).

Salah satu poin pembahasannya adalah potensi perubahan nomenklatur BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.