Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulhas: Dulu, Butuh 500 Tanda Tangan Supaya Pupuk sampai ke Petani

Kompas.com - 24/08/2025, 22:35 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti persoalan distribusi pupuk di Indonesia yang terlalu rumit.

Zulhas membeberkan, proses distribusi pupuk sangat berbelit, sehingga membutuhkan ratusan tanda tangan sebelum pupuk bisa diterima petani.

"Jadi ada 500 tanda tangan, baru pupuk sampai ke tangan petani. Bayangin saudara-saudara, itu pupuk sampai ke petani kalau sudah panen,” ujar Zulhas saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-27 PAN, di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8/2025) malam.

Zulhas menyebut banyak aturan yang justru membuat pupuk sulit sampai ke tangan petani tepat waktu.

“Pupuk semua mau ikut cawe-cawe, 148 aturan mengatur soal pupuk, maklum demokrasi mahal katanya,” ujar Zulhas.

Baca juga: Prabowo Ungkap Skema Rumit Penyaluran Pupuk Subsidi: 145 Aturan dan Tanda Tangan, Saya Coret!

Walhasil, Zulhas pun melaporkan permasalahan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Zulhas menyampaikan bahwa Prabowo langsung merespons dengan langkah konkret untuk memangkas birokrasi.

“Saya lapor Pak Presiden, ini pupuk gimana cerita, gimana mau swasembada pangan. Pak Presiden tanya, 'apa yang dibutuhkan?'. ‘Keppres, Pak, saya yang isi'. 'Ya sudah cepat isi', kata Presiden. Pangkas, dari Pupuk Indonesia langsung kepada petani,” tutur Zulhas.

Setelahnya, pupuk bisa tersalurkan langsung ke petani, tanpa melalui birokrasi yang bertele-tele.

Zulhas mengeklaim, upaya yang dilakukan PAN dan pemerintah ini bukan untuk pencitraan, melainkan demi kesejahteraan petani.

Baca juga: Prabowo Ngaku Diprotes 29.000 Tengkulak Pupuk karena Pangkas Alur Distribusi

“Saudara-saudara, itulah yang PAN kerjakan, kita bukan citra, kita bukan perlu pujian, tidak,” tegas Zulhas.

Zulhas pun meminta seluruh kader PAN untuk terus bekerja keras, bukan hanya aktif menjelang pemilu saja.

“Oleh karena itu saya meminta kader PAN untuk bekerja keras, jangan nanti kalau mau Pemilu saja,” imbuhnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau