Eko Patrio Bantah Tak Peka dengan Kondisi Rakyat Saat Buat Parodi Sound Horeg

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, membantah dirinya tidak peka dengan masalah yang dihadapi masyarakat.

Pernyataan ini Eko sampaikan guna menjelaskan video parodi dirinya menjadi DJ Sound Horeg, setelah aksi joget anggota DPR RI saat Sidang Tahunan MPR RI dikritik publik.

"Mengenai sound horeg saat saya sedang DJ itupun dibuat seolah-olah saya tidak sensitif terhadap permasalahan yang ada," ujar Eko saat dihubungi, Senin (25/8/2025).

Baca juga: Eko Patrio Klarifikasi Video Parodi DJ Sound Horeg: Saya Pribadi Minta Maaf...

Eko mengatakan, video parodi itu ia buat dalam acara pembubaran panitia peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan.

"Padahal itu dalam acara pembubaran panitia 17 Agustusan setelah kerja mereka mempersiapkan acara hampir satu bulan," tambahnya.

Sementara itu, Eko menyebut aksinya berjoget pada Sidang Tahunan MPR bukan reaksi senang karena anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.

Baca juga: Video Joget Viral, Eko Patrio Tanggapi Kritik dengan Video Parodi

Menurut dia, saat itu sejumlah anggota dewan berjoget setelah Presiden Prabowo Subianto selesai menyampaikan pidato kenegaraan.

Kemudian, setelah acara ditutup terdapat penampilan musik dari mahasiswa Universitas Pertahanan yang membawakan lagu daerah Sajojo dan Gemu Fa Mi Re.

"Jadi mohon publik bisa melihat konteksnya secara utuh. Menurut saya ini bukan soal euforia mengenai tunjangan DPR, tapi soal menghargai penampilan seni budaya Indonesia dalam momen kenegaraan," tutur dia.

Baca juga: Publik Geram Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta: Tak Etis di Tengah Ekonomi Sulit

Tunjangan rumah anggota DPR

Dikteahui, DPR tengah menjadi sorotan publik setelah setiap anggota DPR menerima tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dina.

Besarnya tunjangan perumahan itu membuat pendapatan anggota Dewan meningkat hingga sekitar Rp 100 juta.

Pemberian tunjangan itu kemudian dikritik publik karena dinilai terlalu besar, sementara tidak sedikit masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi.

Kritik kenaikan tunjangan itu kemudian disandingkan dengan video joget para anggota dewan berikut narasi kritik bahwa mereka dinilai tidak peka terhadap kesulitan masyarakat.