Anggota DPR Fraksi Gerindra Dilarang ke Luar Negeri, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra DPR RI melarang anggota dewan untuk bepergian ke luar negeri. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI meminta para kadernya di parlemen untuk turun ke lapangan dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

Baca juga: Fraksi Gerindra Siap Tinjau Ulang dan Hentikan Tunjangan Anggota DPR

Dia menyebut arahan Prabowo agar anggora DPR dari Fraksi Partai Gerindra hadir bersama rakyat. Selain itu juga agar mendengar keluh kesah masyarakat. 

“Sejalan dengan instruksi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, semua anggota DPR harus hadir bersama rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” paparnya.

Lebih lanjut, Budi juga mengatakan pihaknya siap mengevaluasi tunjangan anggota dewan yang dianggap tak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Bahkan, ia menekankan, Fraksi Gerindra DPR RI bakal menerima jika berbagai tunjangan itu dihilangkan.

“Dalam hal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” imbuh dia.

Diketahui, demonstrasi yang terjadi beberapa waktu belakangan, salah satunya dipicu oleh kekecewaan publik karena tunjangan untuk para anggota DPR RI yang begitu besar.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, pendapatan DPR bisa mencapai Rp 250 juta setiap bulan.

Baca juga: Gedung Grahadi Surabaya Dibakar Massa, Ruang Kerja Wagub Emil Hangus, Barang-barang Dijarah

Angka yang dianggap terlalu jauh dengan pendapatan rata-rata masyarakat.

“Gaji dan tunjangan anggota DPR jauh melebihi pendapatan rata-rata masyarakat,” kata peneliti Fitra, Bernard Allvitro, dalam media briefing “Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusionalitas dan Kemewahan Personal”, Minggu (24/8/2025).

Tak hanya itu, mantan Menkopolhukam RI Mahfud MD menyatakan, pendapatan para anggota dewan tidak hanya ada di angka itu, tetapi bisa berkisar miliaran rupiah setiap bulan.